MAKASSAR.WARTASULSEL.ID-
Praktek dugaan pungutan liar menerpa guru PPPK di jajaran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Pangkep dalam kegiatan kursus mahir dasar (KMD) pramuka.
Informasi yang diterima media ini bahwa sebanyak 83 guru PPPK di Cabang Dinas Wilayah IX Pangkep akan mengikuti kegiatan mahir dasar (KMD) pramuka yang berlangsung di SMAN 1 Pangkep yang berlangsung satu minggu dan akan berakhir pada minggu 16 Oktober 2022 mendatang.
Sementara biaya kegiatan KMD tersebut dibebankan kepada guru PPPK yang akan menjadi peserta KMD sebesar Rp.550.000 perorang, ini tentu saja akan menyulitkan peserta, seharusnya kegiatan tersebut dibiayai dari dana Bos, tapi di Cabdis Wilayaj IX Pangkep justru membebani pembayaran.
Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Pangkep Drs.Jumain yang dikonfirmasi media ini kemarin 12 Oktober 2022 membenarkan adanya kegiatan KMD yang dilaksanakan di SMAN 1 Pangkep.
Jumain juga mengatakan bahwa terkait pungutan dana terhadap guru PPPK dia membantahnya jika dikatakan dibebankan, sebab itu hasil kesepakatan guru PPPK tersebut, bantahnya.
Jumain juga mengungkapkan bahwa KMD merupakan kegiatan wajib, tapi tidak dipaksakan sementara guru PPPK tidak bisa mengajar pramuka sebelum mengikuti kursus mahir dasar atau memiliki sertifikat (KMD), ujar Kacabdis melalui saluran telepon.
Soal pembayaran KMD, Jumain menjelaskan bahwa itu untuk biaya makan peserta dan honor bagi pemateri katanya.
Jumain juga mengatakan KMD tersebut panitianya di SMAN 1 Pangkep.
Sementara Direktur LSM Lemkira Sulsel A.Risal Noma menyayangkan adanya kegiatan KMD yang membebani pembayaran padahal seharusnya kegiatan yang terkait pendidikan mesti dibiayaii dari dana bos, dan kegiatan tersebut dainggap terburu-buru.
Dia menambahkan bahwa, kegiatan ini dianggapnya mulus, sebab sebelumnya KMD pada januari 2022 lalu juga pernah dilaksanakan sehingga di anggapnya aman.
Yang pasti apapun bentuknya jika kegiatan yang beraroma dugaan korupsi tidak bisa di biarkan dan harus di berantas.
A.Risal juga mengaku heran seorang pimpinan apalagi Kacabdis tidak tahu-menahu soal kegiatan, ini perlu di evaluasi dan jangan terkesan ada yang ditutupi, tegasnya.
*QMH.yun*