PALOPO.WARTASULSEL.ID- Rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rakor tersebut diikuti Asisten II, Ilham Hamid mewakili Walikota Palopo, Kejari Palopo Agus Riyanto, Dandim 1403/Plp (Diwakili), Kadis Sosial Zulkifli dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Sementara itu, Pemerintah Kota Palopo mengikuti kegiatan tersebut secara zoom meeting. Senin, 12 Februari 2023
di lantai III ruang kerja kantor Walikota Palopo.
Melalui zoom meeting, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, memaparkan bahwa Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren yang positif di awal tahun ini.
" Yaitu inflasi Januari tahun 2023 relatif lebih rendah dibanding Januari tahun sebelumnya, di mana Januari tahun ini Inflasi berada diangka 5,28 persen, " Paparnya.
Ini berkat kerjasama kita semua. Kerjasama pusat, dan daerah.
" Bapak Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja pemerintahan di daerah, " Cetusnya.
Karena pada kunjungan minggu lalu ke daerah, Harga-harga relatif terkendali, begitu juga dengan ketersediaan bahan pangan, juga relatif baik.
" Ini harus terus kita jaga, karena ini memang dinamika global, internasional dan juga tentunya dalam negeri karena berkaitan dengan cuaca dan lain-lain, " Jelas Tito Karnavian.
Di rakor itu, juga, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Habibullah, menjelaskan penyumbang Inflasi tertinggi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Secara month to month (m to m) sebesar 0,30%.
" Dan year on year 1,51% terdiri dari komoditas beras, cabe merah, cabe rawit dan bawang merah, " Jelasnya.
Secara nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kota Solok Sumatera Barat, dengan nilai Indikator Perubahan Harga (IPH) 7,25%.
" Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku denga nilai IPH -6,78%, " Pungkas Habibullah.
Dan pada rakor itu, juga, diikuti Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, Kepala Staf Umum TNI, Satgas Pangan Polri, serta Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia.
*QMH. Yoga*