JAKARTA. WARTA SULSEL. ID - Aktivis muda Muhammad Fithrat Irfan, kembali mendatangi Gedung Komisil Pemberantasan Korupsi (KPK). Selasa, 3 Juni 2025 beberapa hari lalu.
Dia Muhammad Fithrat Irfan didampingi kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Kedatangan mereka menindaklanjuti surat balasan dari Dewan Pengawas KPK terkait laporan dugaan suap dalam pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, yang disebut-sebut melibatkan 95 senator.
Aziz Yanuar, kepada media ini, dia mengungkapkan, bahwa pihak Dewas KPK menyarankan Irfan untuk berkoordinasi langsung dengan Deputi Bidang Informasi dan Data, guna mengetahui perkembangan laporan. Namun, menurutnya, proses tersebut justru berakhir tanpa kejelasan.
“Namun, setelah kami menunggu selama lebih dari tiga jam, kami malah diarahkan kembali ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas). Ini menunjukkan betapa rumit dan berbelitnya birokrasi di lembaga ini,” ungkap Aziz.
Ia menambahkan, bahwa laporan tersebut, sudah berada di tangan pimpinan KPK dan tinggal menunggu tindak lanjut. Namun, dirinya mengkritik ketidaksesuaian antara semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan KPK dengan kondisi lapangan.
“Jika masyarakat diminta ikut berkontribusi, tapi saat melapor justru dipingpong dan tidak ada kejelasan, maka ini hanya menjadi slogan kosong,” imbuhnya.
*Tagih Komitmen Presiden*
Irfan menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto, pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu, yang menekankan pentingnya dukungan terhadap anak muda dalam pemberantasan korupsi.
“Pak Prabowo bilang tidak melihat partai, keluarga, atau suku. Hari ini saya menagih komitmen itu. Saya datang sebagai anak muda yang berjuang atas nama rakyat,” cetus Irfan lantang, sambil menunjukkan foto Presiden Prabowo Subianto di depan Gedung KPK.
Ia juga menyebut adanya saksi baru yang siap memberikan keterangan, termasuk seorang staf ahli dari daerah yang diduga mengetahui langsung praktik suap tersebut.
Menurut Irfan, skema dugaan suap dalam pemilihan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD berbeda dengan praktik money politics dalam pemilihan pimpinan DPD.
“Ini adalah operasi politik uang besar-besaran. Ada koper berisi ribuan dolar Singapura untuk memenangkan anak seorang menteri, yang saat ini masih menjabat,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa dalam pemilihan Wakil Ketua MPR tersebut, diduga terdapat aliran dana sebesar USD 8.000 dan SGD 10.000 ke masing-masing dari 95 senator.
"Selain itu, dana sebesar SGD 100.000 (sekitar Rp1 miliar) disebut diberikan kepada kandidat yang memiliki suara kuat di putaran pertama sebagai imbal balik dukungan pada putaran kedua," cetus Yanuar.
*Ultimatum untuk KPK dan Pemerintah*
Irfan memberikan ultimatum kepada KPK dan pemerintah, agar segera bertindak tegas terhadap laporan ini. Dia menegaskan akan membuka seluruh bukti ke publik jika tidak ada langkah konkret dari lembaga antirasuah.
“Pak Presiden harus mulai dari rumah sendiri. Kalau tidak ada tindakan, saya akan buka semuanya. Saya tidak takut dengan ancaman. Saya berjuang demi rakyat,” tegasnya.
Ia menilai bahwa praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya anak muda mendapatkan pekerjaan.
“Saya tidak membawa kepentingan politik. Ini murni panggilan nurani sebagai anak bangsa,” pungkasnya.
*QMH. Andi Polyogama Anthon.**
