PALOPO. WARTA SULSEL. ID - Islam keindonesiaan tidak cukup dipahami sebagai identitas keagamaan yang beradaptasi dengan kebudayaan lokal. Lebih dari itu, ia merupakan pandangan hidup yang menempatkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan sebagai landasan dalam membangun kehidupan bersama.
Dalam konteks Indonesia yang majemuk, keberislaman semestinya tidak melahirkan jarak sosial, melainkan menjadi energi moral untuk merawat persatuan dan memperjuangkan martabat manusia.
Di sinilah gagasan HMI bersama rakyat menemukan relevansinya. Sebuah gerakan mahasiswa Islam tidak cukup hanya membangun kesalehan individual dan kecakapan intelektual kader. Ia juga dituntut memiliki kepekaan terhadap realitas sosial dan keberanian mengambil posisi ketika nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dipertaruhkan.
Indonesia hari ini menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan persoalan ketimpangan, kemiskinan, ketidakmerataan akses pendidikan, konflik agraria, kerusakan ekologis, dan berbagai bentuk marginalisasi sosial. Di sejumlah tempat, masyarakat harus berhadapan dengan perubahan ruang hidup yang tidak selalu memberi mereka posisi tawar yang setara.
Ada pula kelompok masyarakat yang suaranya belum memperoleh ruang memadai dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Persoalan tersebut tidak cukup dibaca sebagai masalah teknis pembangunan. Di dalamnya terdapat pertanyaan yang lebih mendasar pembangunan untuk siapa, kemajuan dinikmati oleh siapa, dan sejauh mana manusia ditempatkan sebagai tujuan dari seluruh proses pembangunan.
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena kemajuan tidak semestinya hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, gedung-gedung tinggi, atau proyek infrastruktur. Kemajuan juga harus dilihat dari kualitas kehidupan masyarakat, pemerataan kesempatan, perlindungan terhadap kelompok rentan, keberlanjutan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.
Dalam perspektif Islam, keadilan bukan sekadar salah satu nilai tambahan dalam kehidupan beragama. Ia merupakan prinsip fundamental yang harus hadir dalam hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.
Al-Qur'an bahkan menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang berlaku tidak adil (QS. Al-Ma'idah: 8). Keadilan dengan demikian tidak boleh dibatasi oleh identitas, kedekatan, kepentingan kelompok, maupun afiliasi politik.
Bagi HMI, prinsip ini semestinya menjadi dasar dalam membangun keberpihakan sosial. Keberpihakan bukan berarti kehilangan daya kritis atau membela setiap kepentingan tanpa pertimbangan.
Sebaliknya, keberpihakan harus bertumpu pada nilai dan prinsip, membela martabat manusia, menolak diskriminasi, mengkritisi ketidakadilan, serta memperjuangkan ruang hidup yang lebih layak bagi masyarakat.
Keberpihakan pada kemanusiaan juga menuntut perubahan cara pandang terhadap masyarakat.
Rakyat bukan objek yang hanya dibutuhkan ketika organisasi menjalankan program, melakukan advokasi, atau membangun legitimasi gerakan. Mereka adalah subjek kehidupan yang memiliki pengalaman, pengetahuan, kebudayaan, dan hak untuk menentukan masa depannya. Karena itu, kader HMI perlu mengembangkan kerendahan hati intelektual.
Ilmu pengetahuan tidak seharusnya menjadikan kader merasa lebih tinggi daripada masyarakat. Justru semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memahami kehidupan secara lebih utuh. Ada pengetahuan yang tumbuh dari ruang akademik, tetapi ada pula kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang masyarakat menghadapi persoalan kehidupannya.
Bersama rakyat berarti bersedia mendengar sebelum menggurui, memahami sebelum menghakimi, dan membangun perjuangan bersama tanpa merendahkan martabat mereka. Intelektualitas tidak boleh berhenti sebagai kemampuan mengutip teori dan memperdebatkan gagasan, tetapi harus mampu membaca struktur sosial, mengungkap ketidakadilan, dan menawarkan jalan perubahan.
Pada titik ini, Islam keindonesiaan juga perlu dibebaskan dari kecenderungan menjadikannya sekadar simbol identitas. Keislaman tidak cukup ditampilkan melalui atribut, seremoni, dan retorika moral. Nilai Islam justru perlu diuji dalam sikap terhadap mereka yang berbeda, terhadap kelompok yang lemah, terhadap orang-orang yang kehilangan ruang hidup, serta terhadap siapa pun yang mengalami ketidakadilan.
Menghormati kemajemukan bukan berarti mengaburkan prinsip keagamaan. Sebaliknya, kemajemukan merupakan kenyataan kebangsaan yang menuntut kedewasaan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai universal agama. Islam memiliki landasan etik untuk membangun kehidupan bersama yang adil, tanpa harus menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk mengurangi penghormatan terhadap kemanusiaan.
Maka, HMI bersama rakyat bukan sekadar slogan kedekatan organisasi dengan masyarakat. Ia adalah panggilan etik dan intelektual untuk memastikan bahwa ilmu tidak tercerabut dari kehidupan, agama tidak terpisah dari tanggung jawab kemanusiaan, dan gerakan mahasiswa tidak kehilangan keberpihakannya pada keadilan.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah gerakan bukan semata-mata seberapa besar organisasinya, berapa banyak kader yang menduduki posisi strategis, atau seberapa kuat pengaruhnya dalam ruang kekuasaan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana keberadaan gerakan tersebut memberi arti bagi kehidupan manusia.
Pada akhirnya, Islam keindonesiaan menemukan maknanya ketika nilai ketuhanan melahirkan penghormatan terhadap kemanusiaan, ketika intelektualitas melahirkan keberpihakan pada keadilan, dan ketika identitas keislaman menjadi kekuatan untuk merawat kehidupan bersama. HMI bersama rakyat berarti memastikan bahwa perjuangan organisasi tidak berhenti pada kebesaran dirinya sendiri, tetapi turut memperjuangkan martabat dan masa depan masyarakat Indonesia.
Oleh: Hariyanto, S.hut
Kamis, 12 November 2026
Kota Palopo, Sulsel
QMH.**