PANGKEP.WARTASULSEL.ID-Kepala Kantor ATR/BPN Pangkep, Taufik, menyatakan bahwa Ida Wahyuni dan pihak lainnya mengklaim sertifikat kepemilikan tanah Haji Musa. Taufik mengakui adanya permohonan pengukuran ulang dan mencatat kendala dalam proses verifikasi, terutama terkait dokumen penertiban tahun 1981 yang tidak ditemukan. Kamis, 14 Desember 2023,
Taufik menegaskan bahwa hasil pengukuran BPN tidak membenarkan klaim bahwa tanah Haji Yunggu berada di lokasi tanah Haji Musa. Meskipun telah berkomunikasi dengan kuasa hukum penggugat, Taufik menyatakan ketidakpastian hukum mengenai keberadaan sertifikat Haji Musa di lokasi tergugat.
Kepala Seksi Survey Pemetaan BPN, Dedi Rahmat Sukarya, menjelaskan bahwa proses mediasi sedang berlangsung setelah menerima surat dari Kecamatan Labakang. Kendala muncul karena hanya satu pihak yang dapat menyajikan sertifikat sebagai bukti, dan pengembalian batas terhambat oleh kurangnya dokumen warka-warka dari tahun 80an.
Dedi Rahmat Sukarya menambahkan bahwa tidak ditemukan dokumen penertiban tahun 1981 yang dapat memastikan lokasi tanah Haji Musa. Pengembalian batas menjadi sulit karena kurangnya dokumen pendukung, dan hasil pengukuran ulang tidak sesuai dengan data fisik dalam sertifikat. Sidang perdana di Pengadilan Negeri Pangkajene diharapkan membawa kejelasan terkait sengketa tanah ini.
Sementara, pengacara penggugat, Firman SH, mengklaim bahwa produk ATR BPN Pangkep secara melawan hukum menguasai tanah tersebut. Perbedaan pandangan antara pihak tergugat dan penggugat menimbulkan ketidakpastian hukum yang membutuhkan penyelesaian melalui proses peradilan.
