PALOPO. WARTA SULSEL. ID - Pasca dilantik pada Senin 4 Agustus 2025, Wali Kota Palopo Hj. Naili Trisal dan Wakil Wali Kota Palopo Dr. Akhmad Syarifuddin di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan (rujab) Gubernur Sulawesi-Selatan, pemimpin baru Kota Palopo ini langsung tancap gas lakukan pembenahan.
Akhmad Syarifuddin Daud, yang akrab disapa Ome, dalam keterangannya, mengatakan, bahwa di masa kepemimpinan Hj. Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin Daud berkomitmen akan memprioritaskan Visi Misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat berkampanye.
"Sejak awal, Ibu Wali Hj. Naili Trisal telah berkomitmen untuk hadirkan program-program prioritas yang telah kami janjikan kepada masyarakat melalui visi dan misi. Tentu, hal itu harus segera dijalankan demi kepentingan masyarakat luas," ujar Akhmad. Kamis, 18 September 2025.
Diungkapkannya, kami ini baru dilantik sekitar satu setengah bulan yang lalu. Artinya, saat ini kita masih berada di tahap awal pemerintahan.
"Masih banyak hal yang perlu disesuaikan untuk ke depannya," ungkapnya.
Menanggapi terkait dengan adanya program tidak terakomodir oleh Pemerintah Kota Palopo, yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh publik, menurutnya, bahwa, di tubuh pemerintahan memang banyak yang dipangkas. Adanya program yang sebelumnya sudah dibahas di forum Banggar, namun kemudian tidak diakomodir oleh pemerintah.
"Pada dasarnya, semangat awal dari Ibu Wali Hj. Naili Trisal, adalah agar tidak lagi ada beban utang belanja di kemudian hari," cetusnya.
Untuk itu, Wali Kota Palopo, Naili Trisal, mengamanahkan kepada TAPD untuk melakukan rasionalisasi dan menyusun formulasi APBD yang se efisien mungkin, banyak anggaran yang akhirnya dipangkas, mulai dari perjalanan dinas, Bimtek, hingga Diklat.
"Bahkan, penghematan dari pos-pos tersebut mencapai miliaran rupiah," imbuhnya.
Tidak hanya itu, dengan dilakukannya efisiensi anggaran menjadi dasar kebijakan pemerintah, agar tidak membebani keuangan daerah, dan sejalan amanah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan untuk menghemat anggaran dengan membatasi belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan honorarium, serta fokus pada target kinerja pelayanan publik.
"Efisiensi inilah yang menjadi dasar kebijakan. Kami tidak ingin membebani keuangan daerah dengan utang yang tidak seimbang dengan target pendapatan yang dimiliki. Esensinya adalah, rasionalisasi anggaran demi efisiensi penggunaan, apalagi hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mendorong efisiensi dalam penganggaran," jelasnya.
Tak hanya itu, dengan adanya beredar isu, yang menuding, bahwa di pemerintahan Hj. Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin Daud enggan membayar utang pemerintah sebelumnya. Saya tegaskan bahwa hal itu tidak benar, faktanya, hingga saat ini, pemerintah telah membayar utang sebesar 29 miliar.
"Tadi saya sudah cek langsung ke Pak Sekda, dan benar bahwa angka tersebut telah dibayarkan. Artinya, tidak ada masalah dalam hal pembayaran utang. Kami juga memiliki program-program prioritas yang harus dijalankan sesuai dengan janji dan komitmen kami kepada masyarakat Palopo. Tapi, Insyallah, semua akan kami jalankan secara bertahap," tegas Syarifuddin.
Saat ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin Daud, memberikan perhatian penuh untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi penggunaan anggaran agar benar-benar efektif dan tepat sasaran.
"Intinya, semangat dari ibu Wali Kota saat ini adalah melakukan efisiensi dan rasionalisasi penggunaan anggaran, agar benar-benar efektif dan tepat sasaran. Komitmen ini telah diamanahkan kepada seluruh SKPD. Oleh karena itu, proses efisiensi anggaran akan terus dilakukan secara bertahap," pungkas Ome, sapaan populer Akhmad Syarifuddin.
*QMH. Andi Polyogama Anthon*
