LUWU UTARA. WARTA SULSEL. ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DRPD) Luwu Utara (Lutra) tercoreng. Gedung yang seharusnya menjadi rumah rakyat dan tempat aman menyampaikan aspirasi justru berubah menjadi lokasi dugaan aksi brutal terhadap masyarakat yang datang memperjuangkan kepentingan publik terkait dugaan mafia BBM subsidi di Kabupaten Luwu Utara.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin kemarin, 11 Mei 2026 menghadirkan unsur kepolisian, pengelola SPBU, dinas terkait, pihak Pertamina Patra Niaga, hingga Depot Pertamina Karang-karangan untuk membahas dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Namun forum resmi tersebut berubah ricuh saat masa skorsing salat Asar. Tiga orang pembawa aspirasi dari Aliansi Masyarakat Peduli Energi diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pria di area ruang Komisi DPRD.
Dan diduga korban mengalami luka lebam, pembengkakan di kepala dan tubuh, serta cedera pada tangan akibat dugaan pukulan dan hantaman benda tumpul. Para korban telah melapor ke Kepolisian Resor Luwu Utara dan menjalani visum medis.
Terkait hal itu, Aliansi mengecam keras sikap aparat yang dinilai hanya menjadi penonton ketika aksi kekerasan terjadi di depan mata mereka sendiri. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat, mengapa kelompok yang selama ini disorot dalam dugaan pelangsiran BBM subsidi begitu berani melakukan tindakan kekerasan secara terang-terangan di dalam gedung DPRD.
"Aliansi juga meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Kepolisian Nasional turun tangan memeriksa dugaan relasi kedekatan antara salah satu oknum terduga pelaku dengan oknum aparat penegak hukum, termasuk dugaan hubungan dekat dengan oknum unit Tipiter serta dugaan adanya praktik setoran rutin kepada oknum tertentu," ujarnya. Selasa, 12 Mei 2026.
Aliansi menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan secara transparan melalui pemeriksaan internal dan penelusuran menyeluruh, agar tidak menjadi bola liar yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Rakyat datang membawa data dan aspirasi, tetapi dibalas dengan kekerasan. Jika benar ada dugaan relasi dan pembiaran, maka ini adalah persoalan serius yang wajib dibuka secara terang kepada publik,” tegas perwakilan aliansi.
Aliansi menilai apabila kasus ini tidak ditangani serius dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin runtuh.
Mereka mendesak:
1.Penangkapan segera seluruh pelaku pengeroyokan
2. Pengusutan dugaan aktor intelektual di balik aksi kekerasan
3. Pemeriksaan terhadap aparat yang diduga lalai atau memiliki konflik kepentingan
4. Penindakan menyeluruh terhadap dugaan mafia BBM subsidi dan pelangsiran ilegal di Kabupaten Luwu Utara
5. Evaluasi total terhadap pengamanan dan integritas penegakan hukum di wilayah hukum Luwu Utara.
Di akhir pernyataanya, Aliansi menegaskan akan membawa laporan dan seluruh bukti ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga lembaga pengawas nasional apabila penanganan perkara ini terkesan lamban atau tidak transparan.
“Jangan sampai rakyat menilai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul terhadap kelompok yang diduga memiliki kedekatan kekuasaan," tegasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum terkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
*QMH. ** Yoga*