Penulis : Dr. Drs. Andi Djalante, MM.,M.Si
BONE-WARTASULSEL.Id. Sejarah Kerajaan Bone tidak hanya dibangun oleh kebesaran para raja yang silih berganti memimpin kerajaan, tetapi juga oleh institusi-institusi pemerintahan yang menopang stabilitas dan keberlangsungan kekuasaan.
Secara historis, kita semua tahu, bahwa Bone bukan hanya entitas politik yang dibangun di atas figur raja semata, melainkan juga di atas tatanan pemerintahan yang berlapis dan relatif tertata. Dalam struktur kerajaan Bugis, pembagian peran dan fungsi sosial-politik merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas. Kerajaan yang luas tidak mungkin dijalankan hanya dari pusat. Ia memerlukan perangkat-perangkat lokal yang memiliki legitimasi, kedekatan sosial, dan kemampuan memelihara ketertiban di wilayahnya masing-masing.
Di titik itulah posisi Sulewatang menjadi signifikan yang memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan tradisional Bone pada masa Kerajaan masih berlangsung.
Meski tidak sepopuler nama-nama raja besar pada masanya, kita dapati dalam catatan sejarah, keberadaan Sulewatang sesungguhnya merupakan salah satu pilar yang menjaga marwah pemerintahan, kesinambungan adat, serta hubungan antara kerajaan dan rakyat.
Selain itu Sulewatang juga merupakan figur yang mampu menerjemahkan kebijakan kerajaan hingga ke tingkat masyarakat. Sehingga apabila kita mulai menapak lebih dekat mengenai Sulewatang, maka pada dasarnya ia bukan sekadar aparat administratif dalam pengertian modern, melainkan ia pemegang otoritas lokal yang bekerja dalam lanskap adat, politik, dan sosial sekaligus. Ia bukan sekadar berfungsi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Ia menjadi simpul penting dalam menjaga agar kepentingan kerajaan tetap terhubung dengan denyut kehidupan rakyat.
Sayangnya, dalam perkembangan historiografi lokal, pembahasan mengenai jabatan-jabatan seperti Sulewatang sering berhenti pada penyebutan simbolik. Nama dan kedudukannya disebut, tetapi tidak dielaborasi secara serius sebagai bagian dari sistem sosial-politik Kerajaan Bone.
Akibatnya, generasi sekarang lebih mengenal nama raja daripada memahami bagaimana sesungguhnya Kerajaan Bone dijalankan, siapa saja yang bekerja di balik struktur itu, dan bagaimana hubungan antara pusat kerajaan dengan komunitas-komunitas lokal dijaga.
Padahal, pemahaman sejarah yang matang tidak hanya menuntut kita mengenali tokoh puncak, tetapi juga membaca mekanisme dan institusi yang memungkinkan sebuah kerajaan dapat berdiri dan berjaya dalam waktu yang panjang. Sebab itu pula pengangkatan seorang Sulewatang tidak dilakukan secara sembarangan, selain mempertimbangkan garis keturunan dan kedudukan sosial, kerajaan juga memperhatikan kemampuan memimpin, pemahaman terhadap adat, serta loyalitas kepada kerajaan.
Terlebih jabatan ini menuntut seseorang yang tidak hanya memiliki pengaruh, tetapi juga integritas.
Di sinilah letak keistimewaan sistem pemerintahan tradisional pada masa Kerajaan Bone. Kekuasaan tidak hanya diukur dari kemampuan memerintah, tetapi juga dari kualitas moral orang-orang yang menjalankannya. Seorang Sulewatang dituntut menjunjung tinggi nilai-nilai utama dalam kebudayaan Bugis, yakni lempu' (jujur), getteng (teguh), acca (cerdas), warani (berani), dan siri' (kehormatan). Nilai-nilai tersebut bukan sekadar ajaran moral, melainkan menjadi fondasi legitimasi kepemimpinan.
Sampai disini tentu akhirnya kita tahu, bahwa Peran Sulewatang dalam kehidupan Masyarakat pada masa itu sangat luas. Dan yang terpenting dari perspektif ilmu pemerintahan modern, bahwa dari keberadaan Sulewatang pada masa Kerajaan Bone di masa itu menjadi bukti, bahwa dalam lingkup operasonal pemerintahan Kerajaan telah dikenal dan dijalankan sistem distribusi kekuasaan jauh sebelum konsep desentralisasi diperkenalkan dalam tata pemerintahan negara modern seperti masa kini. Kerajaan tidak mengelola seluruh urusan secara terpusat, melainkan mendistribusikan sebagian kewenangan kepada pejabat-pejabat wilayah yang dipercaya.
Sistem ini memperlihatkan tingkat kematangan politik yang patut diapresiasi sebagai bagian dari warisan peradaban Bugis.
Dengan begitu pembacaan terhadap sejarah Sulewatang tidak boleh berhenti pada romantisme masa lalu. Ada banyak pelajaran penting yang dapat ditarik untuk konteks kekinian.
Salah satu persoalan yang sering dihadapi dalam sistem pemerintahan modern, adalah kekuasaan cenderung dipahami sebagai kewenangan administratif, sementara dimensi moral dan kedekatan sosial sering kali terabaikan.
Kalau kita mencoba menilik pengalaman sejarah Bone, kekuasaan yang dihormati masyarakat bukanlah kekuasaan yang hanya mengandalkan kewenangan formal, justru Kekuasaan memperoleh legitimasi ketika dijalankan dengan amanah, keadilan, dan keteladanan. Nilai-nilai inilah yang dahulu melekat pada figur Sulewatang.
Kita juga perlu menyadari bahwa dengan menapak Sejarah keberadaan Sulewatang sesungguhnya kita kemudian mengerti bahwa didalam menjalankan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika. Seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab kepada atasannya, tetapi juga kepada masyarakat dan sejarah. Ia harus menjaga kehormatan dirinya, kehormatan rakyat yang dipimpinnya, serta kehormatan institusi yang diwakilinya. Warisan inilah yang menjadikan jabatan Sulewatang memiliki makna yang jauh melampaui fungsi administratif.
Sehingga Ia adalah simbol amanah. Ia adalah representasi kepercayaan.
Hari ini, meskipun masyarakat Bone membutuhkan untuk terus bergerak dalam arus modernisasi, namun disisi lain mengenang dan memahami kembali peran Sulewatang bukanlah upaya untuk menghidupkan kembali sistem pemerintahan lama. Yang lebih penting adalah menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Integritas, kedekatan dengan rakyat, penghormatan terhadap adat, dan tanggung jawab moral merupakan prinsip-prinsip yang tetap relevan dalam setiap zaman.
Pada akhirnya, Sudah saatnya narasi untuk mempelajari sejarah Bone dibuka lebih luas, tidak hanya berputar pada memperkenalkan nama-nama rajan sebagai pusat-pusat simbolik kekuasaan, tetapi juga menjangkau para penyangga peradaban yang selama ini luput dari sorotan. Sulewatang adalah salah satunya. Ia bukan sekadar nama dalam struktur kerajaan, melainkan ia menghadirkan jejak tentang bagaimana Bone membangun keteraturan, mengelola wilayah, dan menjaga hubungan antara kekuasaan dengan rakyatnya.
Selain itu dengan menapak jejak keberadaan Sulewatang sebnarnya juga dapat menhadirkan pelajaran, bahwa kekuasaan bukan sekadar alat untuk memerintah. Kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan kebijaksanaan, kejujuran, dan kehormatan. Dari situlah martabat pemerintahan dibangun, dan dari situlah pula keberadaan seorang pemimpin menjadi dapat dikenang sepanjang masa.
Olehnya mari kita tetap selalu belajar soal kearifan lokal yang dibangun oleh kerajaan Bone masa lalu, agar kita mewarisi segala bentuk kehormatan para Raja, dan para Sulewatang. Sekian salam Pancasila, Merdeka !!! (*)
(Penulis adalah : Putera Sulewatang Amali; Serta Pemerhati Sosiologi Hukum,
Pemerintahan dan Sosial-Budaya)