BONE-WARTASULSEL.Id. Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM, ( AAP ) didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmi, S.Sos, MSi membuka secara resmi sosialisasi sekaligus melaunching Aplikasi Sipakatau di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin, 29 Juni 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga kesehatan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta 372 enumerator desa dan kelurahan yang akan menjadi ujung tombak pendataan masyarakat.
Peluncuran aplikasi tersebut menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat modernisasi tata kelola kesejahteraan sosial melalui penyediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmi, S.Sos, MSi, menjelaskan bahwa Aplikasi Sipakatau dirancang untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat sekaligus mengintegrasikan data kependudukan, bantuan sosial, dan berbagai informasi kesejahteraan sosial lainnya.
"Aplikasi Sipakatau hadir sebagai bentuk modernisasi pelayanan kesejahteraan sosial. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran program sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Kadis Sosial.
Kadis menambahkan, pengembangan aplikasi tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone Maberre' (Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan).
Menurutnya, sebanyak 372 enumerator dari seluruh desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data di lapangan.
"Kami berterima kasih kepada seluruh enumerator yang bekerja secara profesional. sekitar 7.000 data yang diverifikasi dan diperbarui sehingga Kabupaten Bone memiliki basis data kesejahteraan sosial yang semakin valid dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Wakil Bupati Bone menegaskan bahwa data kemiskinan yang akurat harus menjadi pijakan seluruh OPD dalam menyusun program pembangunan, sehingga setiap intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
"Dzalim rasanya jika masih ada masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sementara pemerintah tidak memiliki data yang akurat. Karena itu, seluruh OPD harus menjadikan data ini sebagai acuan dalam menyusun setiap program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Andi Akmal Pasluddin.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi harus terlihat dari penurunan angka kemiskinan secara nyata dari tahun ke tahun.
"Selama ini anggaran yang turun sangat besar, tetapi hasilnya harus bisa diukur secara kuantitatif. Kalau angka kemiskinan bisa turun dari sembilan persen menjadi delapan persen, itulah bukti bahwa program pemerintah berjalan efektif," ujar Wabup AAP.
Wabup juga mengungkapkan bahwa data yang dihimpun melalui Aplikasi Sipakatau akan menjadi dasar kerja sama lintas sektor, termasuk dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan sektor informal.
Selain perlindungan sosial, Pemerintah Kabupaten Bone juga terus berkomitmen memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang layak.
"Tidak boleh ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Pemerintah hadir melalui berbagai program pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat yang seluruh pembiayaannya ditanggung negara. Begitu pula layanan kesehatan, semuanya harus berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.
Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar selalu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat.
"Jangan pernah merasa sombong karena jabatan. Kita ini adalah abdi negara dan pelayan masyarakat. Jabatan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," tandasnya.(*)