PALOPO. WARTA SULSEL. ID - Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Palopo sukses menyelenggarakan Seminar Energi bertajuk "Transisi Energi Berkeadilan Jalan Menuju Net Zero Emission dan Kedaulatan Energi Luwu Raya".
Pelaksanaan itu digelar di Auditorium Saokotae, Jumat, 24 Juli 2026, dengan menghadirkan narasumber dari PLN UP3 Palopo dan akademisi, serta diikuti mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan berbagai elemen masyarakat.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bung Asmal, Demisioner Ketua Kota LMND Palopo periode 2017–2018, dan dikomandoi oleh Ketua Panitia Ahmad Iswadi (Bung Dicky) bersama seluruh panitia yang telah menyukseskan rangkaian seminar dari awal hingga akhir.
Dalam kesempatan tersebut, Rakhmat Anshary Iskandar, Asisten Manager Perencanaan PLN UP3 Palopo, menjelaskan, bahwa road map transisi energi menuju target Net Zero Emission (NZE) sesuai arah kebijakan pemerintah. Sekitar 20 persen bauran energi yang dikelola PLN telah berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
"Sedangkan sekitar 80 persen sisanya, masih merupakan bauran dari berbagai sumber energi lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transisi energi menuju energi bersih sedang berlangsung, namun membutuhkan waktu, investasi, serta pembangunan infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (EBT) agar target Net Zero Emission dapat tercapai," jelas Rakhmat Anshary Iskandar.
Sementara itu, Afrianto, S.E.,M.Si, Dosen Fakultas Bisnis Universitas Mega Buana Palopo, mengungkapkan, bahwa tantangan transisi energi tidak hanya terletak pada aspek teknologi, tetapi juga pada aspek kebijakan fiskal.
"Pembangunan infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (EBT) membutuhkan investasi yang besar, sementara batu bara hingga kini, masih menjadi salah satu komoditas ekspor yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, proses pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil memerlukan perencanaan yang matang, agar tidak menimbulkan dampak terhadap perekonomian nasional," ungkap Afrianto.
Dalam sesi diskusi, salah seorang peserta mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai masih adanya proyek dan kontrak pembangkit listrik berbasis batu bara dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta mempertanyakan konsekuensi hukum apabila kontrak-kontrak tersebut dihentikan atau dicabut sebelum masa berlakunya berakhir.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kota LMND Palopo, Egar Muhammad, mengatakan, berdasarkan data yang pernah disampaikan ekonom Bima Yudhistira melalui media Tempo, dokumen RUPTL masih memuat rencana dan kontrak pembangkit listrik berbasis batu bara hingga tahun 2034.
"Oleh karena itu, penghentian kontrak secara sepihak berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transisi energi perlu dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, ketahanan energi nasional, kesiapan fiskal, serta percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)," ujar Egar.
Di akhir kegiatan, Ketua Kota LMND Palopo, Egar Muhammad, menegaskan, bahwa seminar ini merupakan bentuk komitmen LMND dalam membangun ruang diskusi ilmiah yang menghubungkan isu lingkungan, ekonomi, hukum, dan kedaulatan energi.
"Target Net Zero Emission harus diwujudkan melalui transisi energi yang berkeadilan, realistis, serta tetap menjaga kepentingan rakyat dan kemandirian energi nasional," tegasnya.
LMND Kota Palopo menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, peserta, panitia, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Seminar ini diharapkan menjadi awal lahirnya gagasan, kajian, dan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat transisi energi yang adil serta memperkuat kedaulatan energi Indonesia, khususnya di Luwu Raya.
QMH. Yoga. Rls