SOPPENG.WARTASULSEL.ID-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna membahas dan menyelaraskan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng pada pukul 10.00 WITA ini dirancang sebagai wadah partisipatif untuk menguji serta mengevaluasi mekanisme layanan publik agar kian transparan, akuntabel, dan mudah diakses warga.
Plt Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng, Musriadi, S.H., M.M., mengungkapkan bahwa forum ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menghimpun aspirasi dari beragam pemangku kepentingan.
"Terima kasih atas semua pertanyaannya. Apa yang disampaikan ini merupakan masukan untuk kemajuan kita ke depannya," ujar Musriadi saat merespons ragam aspirasi dan pertanyaan peserta forum.
Musriadi menegaskan, dialog interaktif ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kritis terhadap kinerja dinas. Melalui FKP, instansinya berupaya memastikan bahwa standar pelayanan yang mencakup kepastian prosedur, kejelasan persyaratan, estimasi waktu penyelesaian, efisiensi biaya, hingga mekanisme penanganan pengaduan dapat dipahami dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.
Pelibatan lintas sektor dari level birokrasi, akademisi, praktisi hukum, media, hingga pelajar ini diharapkan mampu memperluas cakupan edukasi publik terkait hak dan kewajiban warga dalam mengurus dokumen kependudukan di Kabupaten Soppeng.
Forum strategis ini dihadiri oleh jajaran Kepala SKPD, para camat, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Soppeng. Hadir pula pimpinan instansi vertikal dan lembaga daerah, di antaranya Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, pimpinan perguruan tinggi seperti Universitas Lamappapoleonro dan STISIPOL Pettabaringeng, perwakilan organisasi profesi pers (PWI dan IWO), praktisi hukum, LSM SIMAK, Duta KISAK, hingga unsur generasi muda dari OSIS SMAN 1 Watansoppeng. (***)