BONE.WARTASULSEL.ID- Menindak lanjuti aksi media dan wartawan di HPN yang lalu, Komisi I DPRD Bone kembali menggelar rapat lanjutan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait tuntutan Aliansi Media Bone Menggugat.
Sebelumnya rapat serupa pernah digelar, namun karena tidak kourum akibat sejumlah anggota Komisi I DPRD Bone berhalangan hadir, sehingga ditunda.
RDDU dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Bone H Saifullah Latief, dihadiri Anggota Komisi I DPRD Bone Fahri Rusli, H Kaharuddin, Ade Ferry Afrizal, Faizal H Askarianto, dan Sekwan DPRD Bone Andi Alimuddin yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Bone, Jl Kompleks Stadion Watampone, Rabu siang (9/3/2022).
Turut Hadir Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bone, Andi Amran, Kabag Protokol dan Prokopim Setda Bone, H Bahram berserta Kasubagnya dan Perwakilan Media dan Wartawan dari Aliansi Media Bone Menggugat.
Kabag Hukum Setda Bone, Anwar, SH, MH yang sedianya juga menjadi undangan dalam RDPU tersebut, tampak tidak hadir dalam ruangan dan tidak ada perwakilan yang menghadiri.
Ketua Komisi I DPRD Bone Saifullah Latief dalam kesempatan tersebut menuturkan jika sejumlah point yang menjadi tuntutan Aliansi Media Bone Menggugat akan menjadi perhatian DPRD Bone.
Terkait anggaran media yang dipangkas kata Politisi Partai Bulan Bintang ini disebabkan kondisi keuangan daerah yang mengalami pengurangan pendapatan, dan akan menjadi bahan Komisi I DPRD Bone untuk meneruskan di Rapat Badan Anggaran nantinya agar anggaran media disusun secara proporsional oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Bahkan, Saifullah mewacanakan agar anggaran kontrak media ke depan disatu pintukan di DINAS Kominfo agar mudah dievaluasi dan pendistribusian anggaran media dapat proporsional sehingga semua media dapat terakomodir.
"Terkait tuntutan rekan-rekan media tentang anggaran media yang berkurang, tentu ini menjadi catatan kami. Karena bagaimapun pemerintah butuh media. Ke depan baiknya anggaran media ini akan disatu pintukan di Dinas Kominfo agar mudah juga kami evaluasi", tuturnya.
"Termasuk pendistribusian anggaran media lebih proporsional, tidak ada yang dapat kecil dan tidak ada yang dapat besar," lanjut Saifullah
Terkait dengan desakan lahirnya Perda Penataan Pembinaan dan Pemberdayaan Media dan Wartawan yang memuat persentase anggaran media di APBD yang menjadi salah satu tuntutan pembawa aspirasi, kata dia tetap akan diakomodir namun tidak bisa dibahas tahun ini karena belum masuk dalam Program Pembentukan Perturan Daerah (Propemperda).
"Belum bisa dibahas tahun ini karena setiap usulan Ranperda harus diajukan tahun sebelumnya masuk dalam propemperda dan ditetapkan di Paripurna, karena setiap pengusulan Perda itu butuh anggaran. Tapi kami akan perjuangkan ini khususnya di Komisi I, jika usulan Perda ini tak dilakukan Pemda Bone. Tapi kita akan cermati dulu cantolan hukum di atasnya," ungkapnya.
"Soal evaluasi Kadis Kominfo dan Kabag Protokol saya kira ini menjadi kewenangan Baperjakat," lanjutnya lagi.
Senada dengan H Saifulah Latief, Anggota Komisi I DPRD Bone H Kaharuddin, juga sepakat dengan usulan terkait wacana disatu pintukan anggaran media di satu DINAS KOMINFO Kabupaten Bone.
"Kami juga sepakat dengan usulan tersebut, agar anggaran kontrak media di semua OPD, ini disatu pintukan nantinya di Dinas Kominfo. Selain mudah dikontrol, agar teman-teman media juga semua bisa terakomodir baik online, cetak dan media lainnya. Tentu harapan kami, teman-teman media juga dapat sejahtera", kata Politisi Demokrat ini.
Anggota Komisi I DPRD Bone Fahri Rusli yang juga Ketua Bapemperda DPRD Bone menuturkan terkait pengangaran bukan persoalan like dan dislike (suka dan tidak suka), maka dia meminta kepada Dinas Kominfo dan Protokol dan Prokopim dalam penyusunan anggaran mesti lebih bijak memperhatikan rekan media dan wartawan.
"Saya selaku penerima aspirasi saat rekan-rekan melakukan aksi di DPRD, tentu saya sudah dengar apa yang menjadi unek-unek rekan media. Terkait persoalan anggaran media ini memang bukan persoalan like dan dislike.
Ini menjadi catatan bagi kami, dan soal Pengurangan Anggaran media dan adanya pembagian anggaran Media yang tidak merata sesuai klasifikasi yang dipergunakan DINAS KOMINFO, media besar dan kecil, saya harap juga disatu pintukan juga semua Anggaran media di KOMINFO, nanti diatur dan dibagi rata sesuai jumlah Media yang ada di Bone.
Saya dapat info juga, bahwa ada satu wartawan, dua sampai tiga media yang ajukan untuk kontrak kerjasama, ini juga tidak benar, anggaran media harus dibagi adil dan merata", pungkasnya.
RDPU Komisi 1 DPRD Bone ditutup setelah di bacakan kesimpulan dan rekomendasi oleh Ade Ferry Afrizal, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Bone.
**QMH*AHAS**
