JAKARTA-WARTASULSEL.Id. Peduli nasib tenaga honorer kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, melalui Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM didampingi Asisten III Setda Bone H. A. Saharuddin, S.STP, MSi serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone H. Mattotorang, SKM., M.Tr.Adm.Kes., M.Si melaksanakan audiensi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 13 Maret 2026.
Audiensi tersebut membahas status tenaga honorer kesehatan di Kabupaten Bone yang hingga kini belum seluruhnya terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rombongan Pemerintah Kabupaten Bone diterima langsung oleh Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Laode Musafin, SKM., M.Kes bersama Ketua Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan, Dimas Kuncoro Saputro, S.Psi., MARS.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Bone menyampaikan berbagai kondisi serta aspirasi terkait tenaga honorer kesehatan di daerah yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan kepastian status dalam formasi PPPK.
Pemerintah Kabupaten Bone berharap, "adanya perhatian serta solusi dari pemerintah pusat agar para tenaga kesehatan tersebut dapat memperoleh kepastian status sekaligus peningkatan kesejahteraan," harap Andi Akmal.
Selain itu, audiensi ini juga menjadi momentum konsultasi teknis terkait perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di daerah. Hal ini sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bone dan Kementerian Kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut diharapkan terbangun komunikasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer kesehatan, sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone.(*)