PALOPO. WARTA SULSEL. ID - Aksi unjuk rasa (unras) mahasiswa yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kota Palopo ricuh. Ribuan mahasiswa menyerukan agar Kapolri dicopot dari jabatannya.
Saat aksi massa berlangsung, mahasiswa dan anggota DPRD bertemu sapa di depan pintu Kantor DPRD Palopo, hingga terjadi diskusi alot di antara kedua belah pihak.
Namun, setelah pertemuan kedua belah pihak, massa aksi memasuki kantor DPRD hingga menduduki ruang paripurna DPRD Palopo. Nampak di dalam dan di luar gedung DPRD coretan/tulisan "Dewan Peram.... Rakyat".
Sekira pukul 16.45 Wita (sore) massa aksi kembali berjalan kaki menuju kantor DPRD untuk menyerukan berbagai tuntutan.
Tak berselang waktu lama, puluhan benda melayang di udara yang diduga benda keras berupa batu hingga gas air mata kembali meletus.
Di sela-sela aksi dan letusan itu, nampak dua anak-anak yang masih berusia dini dan masih bayi (5 tahun) harus merasakan perihnya dampak gas air mata yang diduga meletus di lingkungan pemukiman warga setempat.
Mirawati, warga setempat, tante dari Algi Pariansa, mengatakan, bahwa anak ini sebelumnya ada dalam rumah, kemudian kami mencarinya dan menemukan di sekitar kamar mandi dengan kondisi lemah.
"Dampak dari gas air mata. Awalnya tidak ada kericuhan, namun faktanya begini," ujar Mirawati, penuh sesal. Sembari membasuh wajah anak perempuan yang tak berdosa itu yang masih berusia dini dan diduga dampak dari gas air mata. Senin, 1 September 2025.
Dari pantauan di lapangan dan hasil rekaman video, Algi Pariansa, dalam keadaan yang memprihatikan serta digendong oleh seorang pria dewasa yang nampak keadaan panik serta teriakan keluarganya untuk meminta pertolongan medis.
Tak hanya Algi Pariansa, perempuan yang masih usia dini itu Mawar (samaran) yang belum diketahui namanya, juga harus merintih kesakitan untuk menahan perihnya dampak dari gas air mata yang dialaminya.
Atas peristiwa tersebut, belum diketahui lebih jauh terkait kondisi Algi Pariansa dan rekannya.
Dalam aksi itu mereka membawa 9 (sembilan) tuntutan :
1. Copot Kapolri dan Dankorps Brimob
2. Penghapusan Tunjangan DPR
3. Peningkatan pendidikan dan pemerataan bangunan sekolah
4. Perampasan aset bagi negara
5. Penegakan supremasi hukum di Indonesia
6. Penerapan pajak progresif
7. Copot Menteri Keuangan dan Pembatalan Efisiensi Anggaran di Bidang Pendidikan
8. Copot pejabat publik yang membuat kegaduhan di masyarakat.
9. Dan yang terakhir Reformasi Kepolisian secara menyeluruh.
*QMH. Andi Polyogama Anthon*
