PALOPO. WARTA SULSEL. ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo mulai mencairkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember pada Sabtu, 20 Desember 2025, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kota Palopo. Jum'at, 19 Desember 2025.
Total nilai TPP yang dicairkan mencapai sekitar Rp4,8 miliar. Kebijakan ini merupakan wujud nyata komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai, sekaligus mendorong penguatan kinerja birokrasi dan perekonomian daerah.
Naili Trisal, menegaskan, bahwa pembayaran TPP merupakan bagian dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik.
“Pemerintah Kota Palopo berkomitmen untuk terus memperhatikan kesejahteraan ASN. TPP ini adalah bentuk apresiasi atas kinerja dan pengabdian mereka, sekaligus dorongan agar ASN semakin disiplin, profesional, dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Peningkatan kesejahteraan aparatur harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kesejahteraan harus berbanding lurus dengan kinerja. ASN Palopo dituntut bekerja lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkas Naili.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Irfan Dahri, Kota Palopo, menjelaskan bahwa pemberian TPP didasarkan pada penilaian kinerja dan disiplin ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
“TPP diberikan sebagai instrumen manajemen kinerja. ASN yang memenuhi indikator disiplin dan kinerja akan memperoleh haknya. Ini menjadi motivasi agar seluruh ASN terus meningkatkan profesionalisme dan etos kerja,” jelas Irfan Dahri.
Selain berdampak pada peningkatan motivasi ASN, pencairan TPP Desember 2025 juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
"Momentum pencairan yang bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru diyakini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran uang di Kota Palopo, khususnya pada sektor perdagangan dan jasa," cetusnya.
Pemerintah Kota Palopo memandang bahwa kebijakan pembayaran TPP tidak hanya berdampak pada internal birokrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
"Dengan pencairan TPP ini, Pemerintah Kota Palopo menegaskan komitmennya untuk terus membangun aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ungkapnya.
*QMH. Yoga.**
