BONE-WARTASULSEL.Id. Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasliddin, SP, MM, bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) dan membacakan sambutan seragam Mendagri pada peringatan Hari Otonomi Daerah yang digelar di halaman Kantor Bupati Bone, jalan Ahmad Yani, Kota Watampone, Senin 27 April 2026.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal. Tema tersebut juga mencerminkan harapan besar bangsa Indonesia yang hanya dapat dicapai melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Dihadiri Asisten Setda Bone, Staf Ahli Bupati Bone, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
Wakil Bupati membacakan sambutan seragam Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkokoh komitmen seluruh elemen pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Wakil Bupati Bone.
Dalam sambutan juga ditegaskan bahwa tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.
Beberapa langkah strategis yang ditekankan meliputi integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih program, serta reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcomes) melalui digitalisasi dan inovasi daerah.
Selain itu, penguatan kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian, mengingat masih tingginya ketergantungan sejumlah daerah terhadap dana transfer pusat. Hal ini dinilai membatasi fleksibilitas daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan lokal.
Tak kalah penting, kolaborasi antar daerah juga ditekankan sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, dan pengelolaan sampah.
Pemerintah daerah juga diminta untuk lebih fokus pada peningkatan layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial guna mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Di sisi lain, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi perhatian penting di tengah tantangan global, seperti krisis ekonomi, ketahanan pangan, serta ancaman bencana akibat perubahan iklim.
Melalui peringatan ini, pemerintah daerah diharapkan semakin solid dalam menjalankan perannya guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. (*)