MAKASSAR. WARTA SULSEL. ID - Wali Kota Hj. Naili Trisal bersama Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kota Palopo melakukan kunjungan audiensi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang (PU SDA). Rabu, 6 Mei 2026.
Kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut dari komunikasi yang dibangun Pemerintah Kota Palopo, Naili Trisal, dengan pimpinan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, dalam rangka memperkuat koordinasi, sharing terkait dengan penanganan banjir di Kota Palopo.
Hal itu juga didasari bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan penghematan belanja (efisiensi anggaran) sehingga banyak program-program yang harus melalui sharing atau intervensi melalui Kementerian ataupun Balai sesuai dengan kewenangan masing-masing
Dari audiens itu, Wali Kota Palopo, Naili Trisal, menyampaikan harapan besar kepada Balai Besar Wilayah Sungai, agar sungai yang menjadi kewenangannya di Kota Palopo bisa diintervensi oleh BBWS.
Naili Trisal, mengusulkan, agar ruas sungai yang ada di Kota Palopo, mendapat penanganan, baik sifatnya untuk kegiatan normalisasi maupun revitalisasi konstruksi.
"Khususnya di sungai amassangan, yang kondisi infrastruktur sungainya sudah sangat memprihatinkan dan perlu untuk dilakukan revitalisasi. Dengan itu, diharapkan nantinya bisa memberikan rasa nyaman kepada warga yang berada di bantaran sungai tersebut," ujarnya.
Di mana Sungai Amassangan ini, setiap tahunnya menjadi momok dan berpotensi meluap dan mengakibatkan banjir di Kota Palopo.
"Untuk itu, kita berharap perbaikan sungai amasangan segera dilakukan penanganan, agar apa yang menjadi harapan bersama bisa terwujud untuk kepentingan masyarakat," pungkas Naili Trisal.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Palopo, Harianto, S.T, menuturkan, bahwa dari sharing itu, Pemerintah Kota Palopo diminta untuk menyiapkan DED-nya.
"Dan alhamdulillah, kita memang telah siapkan itu, dan mudah-mudahan saja tahun ini, itu bisa segera terlaksana," tuturnya.
Untuk penanganan jangka panjang, kita diminta untuk menyiapkan perencanaannya melalui master plan pengendalian banjir. Dan jika itu ada, melalui komunikasi dan kerja sama dengan pihak balai tentunya akan terus ditingkatkan, diperjuangkan.
"Sehingga penanganan banjir di Kota Palopo bisa masif, bisa meminimalisir kejadian banjir, sebab luapan sungai atau kondisi eksisting sungai yang memang sudah harus mendapatkan penanganan serius," ungkapnya.
Tahun ini, Kota Palopo juga mendapatkan bantuan (penerima manfaat) dari kegiatan rehabilitasi jaringan distribusi pipa Bambalu-Battang, dengan nilai sekitar 23 miliar, yang prosesnya sudah dilaksanakan.
"Di pertengahan bulan ini sudah berkontrak. Semua itu tak lepas, karena komunikasi Pemerintah Kota Palopo, Ibu Wali Kota dengan Komisi V DPR RI, di bawah komando Andi Iwan Darmawan Aras," cetusnya.
Pelaksanaannya adalah balai (BBWS), itu revitalisasi, dilakukan perubahan distribusi pipa. Dengan ini, tentu suplai air bersih di masyarakat bisa maksimal, sehingga diharapkan nantinya tidak ada lagi susah atau air tidak terdistribusi, bisa menambah pelanggan atau sambungan rumah tangga kita di Kota Palopo.
"Jadi, ini upaya Wali Kota Palopo bagaimana menghadirkan kebutuhan dasar untuk layanan publik di Kota Palopo, termasuk ketersediaan air bersih," jelas Harianto.
*QMH. Yoga.**