Ketua MKKS Sulsel Andi Umar Patta, S.Pd, M.Si
MAKASSAR.WARTASULSEL.ID-
Pelaksanaan psikotes siswa-siswi se Sulsel tahun 2020/2021 perlahan memasuki babak baru dan terkesan menjadi fenomena gunung es.
Direktur Lemkira (Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara) Sulsel Andi Rizal Noma kepada media ini Sabtu, 31 Juli 2021 menegaskan bahwa, jika merujuk pada Permendikbud No 19 Tahun 2020 maka siapapun yang membuat penafsiran soal penggunaan dana Bos untuk kegiatan Psikotes dianggap sangat keliru, ujar Rizal Noma.
Karena itu Rizal mengingatkan bahwa, point yang termaktub dalam Permendikbud isinya kurang lebih bahwa, dana Bos dimanfaatkan dalam pembelian pulsa, paket data atau layanan pendidikan daring atau berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik. Jadi tidak dijelaskan secara spesifik, ujarnya.
Menanggapi pertanyaan wartawan media ini soal isu munculnya dugaan kesimpangsiuran di lapangan, Rizal lagi-lagi menyebut kalau psikotes ini ibarat fenomena gunung es. Artinya, ada indikasi bakal muncul masalah baru nantinya.
Menyikapi pernyataan Ketua MKKS Sulsel Umar Patta pada Kamis, 29 Juli 2021 lalu yang menyebut bahwa hanya sekitar 300 lebih dari 519 jumlah sekolah yang ikut psikotes, Rizal menilai bahwa, pernyataan Ketua MKKS tersebut adalah angin surga bagi sekolah, untuk tidak mengeluarkan dana Bos sebab masih banyak kebutuhan sekolah yang lebih penting.
Selain itu, Rizal menyebut jika informasi itu benar, maka tidak sedikit anggaran negara terselamatkan dari kegiatan psikotes yang tidak terlalu urgen.
Sebelumnya, Ketua MKKS Sulsel yang juga Ketua Panitia Psikotes Andi Umar Patta, S.Pd, M.Si yang dikonfirmasi Pemimpin Redaksi Wartasulsel.id A.Muhammad Yunus kamis, 29 Juli 2021 lalu mengatakan bahwa, pelaksanaan psikotes yang sudah selesai tersebut awalnya memantik masalah, termasuk dalam proses seleksi lembaga yang pada akhirnya 11 lembaga yang lolos.
Namun dalam perjalanan pelaksanaan psikotes akhirnya terungkap jika tidak semua sekolah melaksanakan psikotes.
"Dari sekitar 519 sekolah di Sulsel hanya sekitar 300 lebih sekolah yang telah melakukan psikotes, "jelas Umar Patta dihadapan wartawan.
Selain itu Umar juga menanggapi soal temuan terkait pelaksanaan psikotes tahun 2020 lalu yang diduga bermasalah di Kabupaten Enrekang, lantas kenapa daerah lain seperti Makassar aman-aman saja, tanyanya.
Dia juga membeberkan soal keterlibatannya di SK Kepanitiaan Psikotes dan merasa ragu, sehingga dirinya terlebih dahulu berkoordinasi dengan unsur pimpinan, sebab dia ragu jangan sampai bermasalah, tuturnya.
Bahkan, Umar blak-blakan menyebut jika dalam proses seleksi juga menyerempet oknum pejabat Kasubag.
Dia mengungkapkan jika sempat dihubungi oknum Kasubag yang dia tidak kenal tersebut, untuk membantu, tapi Umar mengelak karena dia tidak punya kapasitas dan wewenang pada hal tersebut.
Sementara oknum Kasubag yang dihubungi media ini menolak jika dirinya terlibat.
"Tidak bro, seraya mengatakan bahwa lembaga yang lolos saja saya tidak tahu dan lembaga tidak ada saya kenal, sebab itu bukan tupoksiku.
Dia juga membantah jika kenal lembaga. Saat itu ada orang bertanya di lobby, jadi saya arahkan dimana tempat seleksinya, cuma itu, tuturnya.
Sementara informasi dari Selayar yang dirangkum wartasulsel.id hari ini, jika di Kabupaten Kepulauan Selayar lebih banyak sekolah yang tidak ikut psikotes. Namun tidak dijelaskan secara rinci.
*QMH.yun*