PALOPO.WARTASULSEL.ID- Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan secara virtual, bertema ' Subsidi Dan Kompensasi Tepat Sasaran Dan Berkeadilan ".
FGD itu diikuti oleh Walikota Palopo Drs. H.M. Judas Amir, M.H, bersama unsur Forkimpda.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengambil langkah-langkah Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi pasca kenaikan BBM beberapa hari yang lalu. Senin, 5 September 2022 di ruang kerja Walikota Palopo lantai III.
Secara virtual, Menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengatakan latar belakang pelaksanaan FGD ini
untuk mengambil keputusan dalam pengendalian inflasi dari dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Naiknya harga komoditas subsidi yaitu BBM berdampak kepada masyarakat.
" Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil sejumlah keputusan untuk menekan dampak inflasi dengan adanya bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi upah melalui Kemensos dan pihak terkait harapannya agar inflasi bisa terkendali dan produk-produk barang dan jasa tidak terlalu naik, " Ujar Menteri Dalam Negeri.
Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya, terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri akibat kenaikan BBM, karena BBM digunakan untuk konsumsi hampir seluruh sektor.
" Maka pentingnya mengendalikan harga energi, dan menjadi catatan agar supaya tidak memberikan efek kepada inflasi, " Pungkasnya.
Sementara itu, Walikota Palopo Drs. H.M. Judas Amir, M.H, seusai diskusi FGD mengatakan, bahwasanya Pemerintah Pusat dan Daerah sepaham dengan naiknya harga BBM.
" Dikarenakan subsidi BBM yang diberikan Pemerintah selama ini kurang tepat sasaran, adapun kenaikan BBM ini semua sudah diperhitungkan dan dipikirkan secara baik, " Ujar Walikota Palopo.
Ia menambahkan, pastinya sudah dipikirkan bersama dampaknya kepada masyarakat kita dan dampaknya kepada inflasi, maka ada regulasi baru,
" Subsidi BBM dikurangi sehingga naik, pengurangan subsidi inilah yang akan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai, " Imbuhnya.
Dijelaskannya, bahwa penyaluran BLT nantinya, melalui Kantor Pos masing-masing daerah pelaksanaanya, secara bertahap.
" Dengan total bantuan 600.000 yang akan diterima per 2 bulan 300.000 dari bulan September hingga Desember, adapun data penerima bantuan sudah ada di Kementerian Sosial, " Jelasnya.
Dalam rapat tersebut dibicarakan apa saja hal yang sudah dilakukan dan perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi sehingga perubahan subsidi dari subsidi konsumtif kepada subsidi produktif ini tidak membawa dampak yang besar terhadap masyarakat.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang merupakan wadah koordinasi dengan beranggotakan berbagai instansi pemerintah daerah telah berkoordinasi untuk pengambilan keputusan dan langkah awal yang tepat untuk dampak kenaikan BBM kepada masyarakat, yang juga, akan berimbas kepada inflasi dengan memberikan bantuan langsung tunai dan subsidi upah selama 4 bulan dari bulan September hingga Desember 2022.
*QMH. Yoga/Kominfo*