PALOPO.WARTASULSEL. ID- DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -Red) Kota Palopo, mengundang pihak KPU, Bawaslu dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Palopo, dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk membahas progres penggunaan anggaran atas penyelenggaraan Pilkada 2024. Senin, 24 Maret 2025.
Rapat Dengar Pendapat, dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, Wakil Ketua II Alfril Jamil serta melibatkan Komisi A Komisi B dan Komisi C.
Darwis, mengatakan, agar jajaran Bawaslu lebih tegas dalam menangani pelanggaran yang terjadi selama berjalan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo.
"Jangan lagi ada PSU yang kedua kalinya, Bawaslu mewujudkan PSU yang bebas dari unsur pelanggaran, jika ada yang melanggar tindaki sesuai aturan perundang-undangan," ujar Darwis.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana, berjanji menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang masuk.
"Hal itu sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ungkap Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana.
Sementara, Wakil Ketua II, Alfri Jamil, menjelaskan, bahwa RDP (Rapat Dengar Pendapat) itu tujuannya mendengarkan serapan anggaran KPU dan Bawaslu pada Pilkada Palopo 2024.
"Hal tersebut, erat kaitannya fungsi serta pengawasan KPU dan Bawaslu," jelas Alfril Jamil.
Terkait serapan anggaran, Pj Sekda Palopo, Ilham Hamid, selaku Ketua TAPD, merincikan dari Rp 35,8 miliar anggaran Pilkada 2024, Rp 23 miliar dialokasikan untuk KPU, Rp 8 miliar untuk Bawaslu, Rp 4 miliar untuk Polri, Rp 800 juta untuk TNI dan Rp 409.750.000 penanganan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Anggaran PSU yang disiapkan, totalnya sebesar Rp 10.506.567.000, yang di dalamnya mencakup Polri Rp 2 miliar, TNI Rp 400 juta, dan Bawaslu Rp 200 juta," cetus Ilham Hamid.
Sebelum rapat berakhir, anggota DPRD dari Partai Demokrat, Cendrana Saputra Martani (CSM), meminta penjelasan soal anggaran launching Maskot Pilkada Palopo Burung Alo, anggaran debat, termasuk biaya perjalanan dinas.
*QMH. Andi Polyogama Anthon*
