SOPPENG.WARTASULSEL
ID- Rapat paripurna penetapan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Soppeng mendadak ditunda. Bukan karena hal teknis, melainkan absennya mayoritas anggota fraksi Partai Golkar, memicu pertanyaan besar dan spekulasi politik.
Awalnya, rapat pengesahan RPJMD dijadwalkan pada 23 Juni. Namun, karena padatnya agenda Bupati Soppeng yang harus menghadiri kegiatan di Kementerian Pertanian bersama Gubernur dan Bupati se-Indonesia, olehnya rapat perubahan jadwal pada Jumat, 20 Juni. Kesepakatan ini seharusnya menjadi angin segar, namun kenyataannya jauh dari harapan.
Andi Takdir, anggota DPRD Soppeng dari Fraksi Partai Demokrat, membenarkan penundaan tersebut. "Kemarin (Jumat) mau penetapan keputusan bersama terkait jadwal pengesahan RPJMD, namun tidak kuorum karena ketentuan penetapan harus dihadiri dua pertiga anggota DPRD," jelasnya pada Sabtu (21/06/2025).
Menurutnya, molornya agenda krusial ini murni disebabkan oleh ketiadaan kuorum, tegasnya
Yang membuat Andi Takdir terheran-heran adalah absennya seluruh anggota Fraksi Partai Golkar. "Saya heran juga karena Bupati Soppeng kader Golkar namun Partai Golkar tak satupun hadir," ungkapnya dengan nada heran disertai senyum tipis.
Ironisnya, Bupati Soppeng sendiri, seorang kader Golkar, dikabarkan sudah menyanggupi perubahan jadwal demi kepentingan masyarakat, sambung Andi Takdir.
Menurut sumber yang beredar, Fraksi Golkar Soppeng bertolak ke Jakarta untuk melakukan pendalaman terkait RPJMD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, fakta ini justru menimbulkan tanda tanya besar.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Kemendagri sendiri telah menegaskan bahwa konsultasi terkait RPJMD yang sudah dalam tahap finalisasi cukup dilakukan di tingkat provinsi.
Lebih lanjut, Andi Takdir mengungkapkan kejanggalan saat rapat perubahan jadwal akan digelar. Hanya tiga anggota Fraksi Golkar yang hadir, dan mereka pun kemudian memilih untuk meninggalkan rapat. "Mungkin atau dugaan saya, mereka mendapatkan telepon atau panggilan untuk meninggalkan ruangan," tambah Andi Takdir sembari tersenyum tipis.
Sementara Abdul Kadir, anggota Komisi III DPRD Soppeng dari Fraksi Partai Golkar, hanya berkomentar singkat. "Itu, dinamika politik, insyaallah pada Senin nanti kami akan hadir," jawabnya.
Penundaan agenda sepenting RPJMD, tentu merugikan masyarakat Soppeng.
Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dan transparan dari Fraksi Partai Golkar terkait absennya mereka yang berujung pada tertundanya agenda penting pembangunan daerah ini.
Apakah ada alasan yang lebih mendesak di balik absennya mereka, ataukah ini memang murni "dinamika politik" seperti yang disebutkan? Kita tunggu jawabannya pada rapat hari Senin nanti.
#HNR#
