Bupati Soppeng Dikritik Motif Dugaan Sakit Hati
simak'
bupati
bupati bone
masmindo

Bupati Soppeng Dikritik Motif Dugaan Sakit Hati

Jumat, 07 November 2025,

​SOPPENG.WARTASULSEL.ID- Kritik yang menyerang Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, melalui pemberitaan baru-baru ini semakin memanas dengan munculnya dugaan motif tersembunyi. 

Sejumlah pengamat dan tokoh lokal menduga bahwa kritikan yang beredar luas di ruang publik tersebut bukan semata-mata didasari evaluasi kinerja, melainkan kental diwarnai unsur sakit hati, kekecewaan, atau kegagalan kepentingan pribadi yang kini mencari saluran pembalasan.

​Kritik yang dimuat salah satu portal berita tersebut mencakup isu sensitif mulai dari kerenggangan hubungan Forkopimda, diskriminasi terhadap awak media, hingga janji politik yang dianggap 'ocehan belaka'.

​Dugaan motif non-substansial ini didasarkan pada beberapa hal seperti banyak poin kritikan yang menyasar hal-hal personal dan subjektif, seperti dugaan 'hanya mau menang sendiri' dan 'SKPD mulai bernyanyi', yang sulit diverifikasi secara faktual sebagai kegagalan program pemerintah.

​Seorang sumber internal Pemkab Soppeng, yang enggan disebutkan namanya, mengindikasikan bahwa kritik tersebut diduga dilancarkan oleh kelompok yang merasa terpinggirkan atau gagal mendapatkan proyek/posisi strategis sejak pergantian kepemimpinan.

​"Isu yang diangkat itu-itu saja dan sangat personal. Ini mengindikasikan dan dugaan kuat bahwa ada pihak yang merasa sakit hati dan menggunakan momentum politik untuk menjatuhkan kredibilitas kepemimpinan daerah. Kritik harusnya fokus pada RPJMD, bukan pada cerita di warung kopi," ujar sumber tersebut.

​Pengamat Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Haris, turut menyoroti diangkatnya kembali isu hukum lama, yaitu kasus Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian).

​"Ketika masalah hukum yang sudah berada di ranah Kejaksaan Negeri diangkat lagi dalam konteks kritik pemerintahan, tujuannya bisa jadi ganda. Selain untuk meningkatkan daya tarik berita, ini juga dapat menjadi alat tekanan psikologis terhadap birokrasi daerah," jelas Prof. Haris.

​Menurutnya, hal tersebut mengaburkan batas antara fungsi pers sebagai kontrol sosial dengan penggunaan isu hukum sebagai komoditas politik atau personal. (*)

1'
2'
3'

RINGKASAN AKUN PEMERINTAH KAB. BONE T.A. 2025

TerPopuler