BONE-WARTASULSEL.Id Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone agar lebih efisien, produktif, dan berorientasi keuntungan tanpa meninggalkan nilai-nilai koperasi. Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan Pelatiahan Peningkatan Kapasitas bagi pengurus Koperasi Merah Putih Desa dan kelurahan, acara pembukaannya di Gedung PKK Kabupaten Bone Kamis, 13 November 2025.
Dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone H. Hamzah Sanusi, S.Sos., M.Si Staf Ahli Bupati, Ir. Wahidah, M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, Indriastuti Saggaf, SH., MH, Pengurus Koperaai Merah Putih Desa dan Kekurahan sebanyak 744 peserta yang berasal dari 328 desa dan 44 kelurahan di Kabupaten Bone.
Kegiatan ini mengusung tema “SDM dan Talenta Unggul Menuju Indonesia Emas 2045”
Melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa dan Koperasi Merah Putih (KDKMP) tahun 2025, ratusan pengurus koperasi dari berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Bone dilatih untuk menjadi penggerak ekonomi yang unggul dan berdaya saing.
Kegiatan pelatihan berlangsung selama 6 hari, sejak 13 hingga 18 November 2025, terbagi dua angkatan. di tiga lokasi berbeda: Aula Kampus UNM PGSD Bone, Aula Kantor UPT Perpustakaan dan Kearsipan, serta Aula Kampus Akademi Keperawatan Bataritoja.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, H. Hamzah Sanusi, S.Sos., M.Si, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berorientasi keuntungan tanpa meninggalkan nilai-nilai koperasi.
“Kegiatan ini fokus pada peningkatan kemampuan pengurus dalam mengelola operasional dan unit usaha koperasi secara efisien dan menguntungkan. Selain itu, juga untuk memperkuat pemahaman tentang nilai, prinsip, dan jati diri koperasi,” ucap Hamzah Sanusi.
Kadis menambahkan, para peserta juga dibekali keterampilan praktis, mulai dari penyusunan Rencana Kerja dan RAPBK, pembuatan laporan keuangan, hingga memahami mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Tak kalah penting, peserta diajarkan tata kelola organisasi yang baik, termasuk fungsi setiap perangkat organisasi dan prosedur Rapat Anggota.
Peserta pelatihan ini diikuti sebanyak 744 peserta yang berasal dari 328 desa dan 44 kelurahan di Kabupaten Bone. Setiap koperasi desa dan kekurahan mengutus dua orang pengurus untuk mengikuti pelatihan, yang dibagi ke dalam dua angkatan. Angkatan pertama berlangsung selama tiga hari, 13 sampai 15 November 2025 dan Angkatan kedua
16–18 November 2025.
Ditempat yang sama, Staf Ahli Bupati, Ir Hj. Wahidah. MSi mewakili Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM. Membacakan sambutan Bupati Bone menegaskan bahwa koperasi merupakan fondasi ekonomi rakyat yang tumbuh dari semangat kebersamaan dan kejujuran.
“Koperasi bukan hanya soal simpan pinjam atau usaha semata, tetapi gerakan kebersamaan yang lahir dari semangat gotong royong, kejujuran, dan saling percaya. Inilah ekonomi rakyat yang sesungguhnya, tumbuh dari bawah, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” sebut Hj.Wahidah.
Wahidah juga menekankan pentingnya adaptasi koperasi terhadap perubahan zaman. Menurutnya, koperasi saat ini tidak cukup hanya dengan semangat, tetapi juga harus profesional, inovatif, dan berdaya saing di era digital.
“Kegiatan penguatan kapasitas ini bukan sekadar pelatihan, tetapi langkah besar memperkuat SDM koperasi. Kami ingin pengurus koperasi merah putih memiliki kemampuan manajemen yang baik, melek teknologi, dan berani berinovasi,” lanjutnya.
Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan usaha, dan program digitalisasi koperasi.
“Kita ingin Koperasi Merah Putih menjadi simbol semangat ekonomi rakyat yang mandiri, berkarakter, dan membanggakan daerah kita,” ucap Staf Ahli Bupati menutup sambutan Bupati Bone.
Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, Indriastuti Saggaf, SH., MH, menjelaskan bahwa pelatihan ini difokuskan terlebih dahulu kepada para pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone.
“Hari ini kita lakukan pembukaan pelatihan peningkatan SDM bagi pengurus koperasi. Fokusnya agar mereka memahami tata kelola kelembagaan dan digitalisasi perkoperasian. Kegiatan ini tidak hanya di Bone, tetapi merata di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan,” ungkap Indriastuti Saggaf. Anak mantan Sekda Bone jaman Andi Amir sebagai Bupati Bone. Tahun 90 an.
Pelatihan ini memiliki total 22 jam pelajaran (JPL) dan 26 capaian pembelajaran (CPL), dengan materi yang mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, pengawasan koperasi, dan penerapan digitalisasi dalam sistem koperasi. Seluruh narasumber merupakan instruktur bersertifikat dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Indriastuti juga memaparkan perkembangan kelembagaan koperasi di Sulsel, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.
“Kalau berbicara kelembagaan, itu ditandai dengan terbitnya badan hukum. Saat ini, sudah ada 3.059 koperasi desa dan kelurahan di Sulsel, terdiri atas 2.266 koperasi desa dan 793 koperasi kelurahan yang telah memiliki badan hukum,” paparnya.
Menurutnya, pemerintah provinsi kini memasuki peta pengembangan tahap kedua, yaitu memastikan koperasi dapat beroperasi secara efektif dan menjalankan fungsi bisnisnya dengan sehat dan profesional.
“Tahap pertama kita sudah memastikan kelembagaannya terbentuk. Sekarang, tahap kedua adalah bagaimana koperasi bisa benar-benar beroperasi, menjalankan prinsip-prinsip koperasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Indriastuti Saggaf.
Ia juga menegaskan bahwa koperasi menjadi wadah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.
Menurut Indriastuti, koperasi tidak hanya menjadi sarana ekonomi kolektif, tetapi juga wadah pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola potensi desa dan kelurahan secara berkelanjutan.
“Operasi koperasi itu berjalan ketika usaha-usaha yang dijalankan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing koperasi. Dalam juklak Permenkop Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, sudah diatur usaha wajib yang dapat dikembangkan sesuai potensi wilayah,” urai Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel.
Setiap desa dan kelurahan memiliki kekhasan ekonomi yang bisa dijadikan peluang usaha koperasi. Potensi ini bisa berupa hasil pertanian, produk UMKM lokal, hingga jasa pelayanan masyarakat yang bernilai ekonomi.
Dari sisi permodalan, Indriastuti menjelaskan bahwa sebagian besar koperasi di Sulsel telah mampu berjalan dengan modal sendiri yang bersumber dari partisipasi anggota.
“Saat ini sudah lebih dari ratusan koperasi yang beroperasi di Sulawesi Selatan. Mereka menggunakan model pemupukan modal sendiri melalui simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Ada juga yang mendapatkan tambahan modal dari pengembangan kelembagaan koperasi,” ujarnya.
Namun demikian, pemerintah tetap memberikan dukungan melalui skema pembiayaan yang tengah disiapkan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa.
Indriastuti menyebut, regulasi pembiayaan koperasi saat ini tengah dalam tahap penyusunan dan implementasi awal.
“Kemarin sudah turun PMK 49 dan Permendagri Nomor 13 tentang skema pembiayaan. Beberapa koperasi desa maupun kelurahan juga sudah mendaftarkan akun simkop dan mengajukan proposal bisnis untuk mendapatkan pembiayaan. Semua masih berproses,” tambahnya.
Indriastuti berharap, koperasi tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal, tetapi mampu tumbuh dari kekuatan anggotanya sendiri.
“Yang kita harapkan, mari bersama-sama mengembangkan koperasi dengan sumber modal sendiri. Kalau masyarakat ikut berpartisipasi aktif, koperasi akan lebih mandiri dan kuat dari dalam,” tutupnya.
Diakhir acara pembukaan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone H. Hamzah Sanusi, S.Sos., M.Si bersama Staf Ahli Bupati Bone dan Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel
menyerahkan alat kelengkapan pelatihan kepada perwakilan peserta.
*QMH*AHAS*
