PALOPO. WARTA SULSEL.ID - Pelaksanaan Rapat Paripurna, dalam rangka penyerahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kembali digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, yang sebelumnya sempat terpending dalam kurun waktu yang tidak ditentukan.
Pada rapat paripurna penyerahan RPJMD, dipimpin langsung Ketua DPRD, Darwis, bersama Wakil Ketua I, Harisal Latief, Ketua Fraksi beserta anggota. Jumlah yang hadir dari pihak Legislatif berjumlah 16 orang.
Sementara itu, dari pihak eksekutif, dihadiri langsung Wali Kota Palopo, Naili Trisal dan Ahkmad Syarifuddin, Plh Sekda, Abdul Waris, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta SKPD.
Di ruang rapat paripurna, Darwis, mengatakan, bahwa RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), merupakan sebuah dokumen strategis yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun.
"Dokumen ini berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi, dan program pembangunan daerah," ujar Darwis. Senin, 24 November 2025.
Selain itu, untuk memastikan pembangunan daerah berjalan terarah, terukur, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat.
"Berisi visi, misi, dan program kepala daerah, program perangkat daerah, serta rencana kerja yang didasarkan pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)," pungkasnya.
Di ruang yang sama, Wali Kota Palopo, Naili Trisal, menyampaikan bahwa penyerahan RPJMD merupakan point-point strategis di tahun 2025 termasuk pencegahan stunting. Kolaborasi dan sinergitas diharapkan terbangun dengan baik antara pemerintah dan legislatif.
"Dengan penyerahan RPJMD tahun 2025-2026 ini diharapkan untuk dibahas dan dapat disetujui agar dapat menjalankan program pembangunan Kota Palopo ke depannya," ujar Naili Trisal.
Dan pelaksanaan penyerahan RPJMD resmi diserahkan Wali Kota Palopo, Naili Trisal dan diterima langsung Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis. Yang kemudian, DPRD membentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk membahas hal tersebut.
*QMH. Yoga*
