BONE-WARTASULSEL.Id. Ribuan tenaga honorer tumpah ruah di Lapangan Merdeka Watampone hari ini, Rabu, 24 Desember 2025, semuanya berseragam Baju Korpri yang sudah lama dirindukan untuk dikenakan, sebanyak 4.411 tenaga honorer di Kabupaten Bone dilantik dan diserahkan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu oleh
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM bersama Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM. Penyerahan SK ini bukan sekadar seremonial administratif yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bone. Namun menjadi simbol perubahan status, peningkatan kesejahteraan, dan pengakuan atas pengabdian panjang para tenaga honorer yang selama bertahun-tahun bekerja dengan penuh kesabaran menantikan perubahan nasibnya.
4411 orang yang dilantik ini terdiri dari tenaga tekhnis sebanyak 3687 orang, Tenaga Kesehatan 450 orang dan Tenaga Guru 274 orang.
Dalam momen pelantikan hari ini, diserahkan juga SK perpanjangan perjanjian kerja PPPK Formasi tahun 2021 sebanyak 1545 orang.
Dan dirangkaikan dengan berbagai agenda kepegawaian strategis, diantaranya :
Pengukuhan dan pelantikan Pejabat Administrator: 2 orang
Pengukuhan dan pelantikan Pejabat Pengawas: 1 orang
Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional: 273 orang
Pengukuhan/penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional: 18 orang.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bone juga memberikan Penghargaan Satyalancana Karya Satya sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan pengabdian ASN, dengan rincian:
30 tahun: 16 orang PNS
20 tahun: 7 orang PNS
10 tahun: 148 orang PNS
Tak hanya itu, Penghargaan LHKPN Award turut diberikan kepada wajib lapor terbaik berdasarkan penilaian KPK, dengan indikator kecepatan, ketepatan, dan kepatuhan dalam pelaporan LHKPN.
Penghargaan PNS Teladan juga dianugerahkan kepada ASN yang dinilai memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, meliputi:
Penyuluh Pertanian Teladan dan
Pengelola RPH/Inseminator Teladan
Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja, pelayanan langsung kepada masyarakat, tanggung jawab penyelesaian tugas, serta kedisiplinan penuh selama enam bulan berturut-turut tanpa pelanggaran kehadiran.
Bupati Bone dalam sambutannya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone telah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan ASN PPPK Paruh Waktu. Jika sebelumnya banyak honorer hanya menerima gaji Rp300 ribu, Rp500 ribu, hingga Rp700 ribu per bulan, maka dengan perubahan status menjadi ASN PPPK Paruh Waktu, pemerintah menetapkan gaji minimal Rp1 juta per bulan.
“Pemerintah Kabupaten Bone sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 52 miliar khusus untuk gaji PPPK Paruh Waktu. Mulai tahun 2026, tidak boleh lagi ada ASN PPPK Paruh Waktu yang menerima gaji di bawah Rp1 juta,” tegas Bupati Andi Asman Sulaiman.
Menurutnya, perubahan status ini patut disyukuri bersama. Namun ia mengingatkan agar peningkatan kesejahteraan tersebut dibarengi dengan sikap rendah hati, kedisiplinan, serta komitmen kuat dalam melayani masyarakat.
“Kita berdoa ke depan ada perubahan regulasi sehingga semuanya bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Maka dari itu, jangan ada yang berubah dalam etos kerja. Tetap rendah hati, tetap disiplin, dan tetap layani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” pesannya.
Bagi ribuan ASN penerima hari ini, bukan hanya tentang SK dan angka gaji, tetapi tentang harapan baru. Dari honorer dengan penghasilan minim, kini mereka berdiri sebagai ASN PPPK Paruh Waktu yang lebih sejahtera dan diakui.
Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bone terus berupaya menghargai pengabdian, memperkuat pelayanan publik, dan menata birokrasi yang lebih manusiawi dan berkeadilan, sebuah hadiah akhir tahun bagi ASN yang dilantik dan diberikan pengharagaan hari ini. *QMH*AHAS*
