JAKARTA-WARTASULSEL.Id. Forkopimda Bone kompak bersama Bupati dan Wabup Bone menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia. Dengan mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Kegiatan tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bone, di antaranya Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos, MM, Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM, Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, SH, Dandim 1407/Bone, Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Mulyadi, S.H., M.H. Turut mendampingi Kaban Kesbangpol dan Kepala BKPSDM Kabupaten Bone beserta staf.
Kegiatan berlangsung pada Senin, 2 Februari 2026, mulai pukul 07.30 WIB hingga selesai, bertempat di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Rakornas dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti para kepala daerah dan pimpinan lembaga dari seluruh Indonesia, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, hingga unsur Forkopimda seperti Pangdam, Kapolda, Kajati, Kabinda, Danrem, serta pimpinan instansi vertikal lainnya.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa Rakornas ini merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, sinergi yang solid menjadi kunci agar program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat daerah.
“Rakornas ini sangat penting sebagai wadah untuk menyamakan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Kami di Kabupaten Bone siap mendukung dan mengimplementasikan seluruh program prioritas Presiden agar berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Asman Sulaiman.
Rakornas ini digelar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Tujuannya untuk memastikan program prioritas Presiden dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempercepat realisasi kebijakan strategis nasional menuju visi besar Indonesia Emas 2045. (*)
