MAKASSAR.WARTASULSEL.ID
Postur anggaran negara yang di gelontorkan pemerintah dan terkemas dalam dana BOS (bantuan operasional sekolah) di bidang pendidikan bukan hanya terkikis pada pelaksanaan PPDB (penerimaan peserta didik baru) tetapi akan tersedot makin 'tajir' lagi pada kegiatan psikotes siswa-siswi baru di tingkat SMA dan SMK tahun 2021.
Seperti yang telah dimuat media ini pada 19 Juli 2021 lalu bahwa, jumlah siswa yang akan mengikuti psikotes se Sulsel kurang lebih 120.000 orang dengan nilai budget (anggaran) Rp.125.000 setiap siswa untuk wilayah Makassar, Gowa dan Maros. Sementara kabupaten diluar dari daerah yang disebutkan diatas dikenakan Rp.135.000 persiswa/si, sehingga anggarannya bisa menyentuh pada kisaran Rp.15 miliar lebih.
Menyikapi hal itu, Pemimpin Redaksi Wartasulsel.id A.Muhammad Yunus melakukan wawancara ekslusif dengan Ketua MKKS Prov Sulsel A.Umar Patta, S.Pd, M.Si pada Minggu, 25 Juli 2021 melalui whatshapnya.
Saat ditanya soal kegiatan psikotes, apakah lembaga yang dinyatakan lolos telah action di lapangan hingga soal budget (bajet) yang diterima lembaga berapa persen
Menurut Ketua MKKS Sulsel yang juga Ketua Panitia Psikotes Umar Patta bahwa terkait pelaksanaan psikotes, saat ini SMK sementara berlangsung tes bakat minat dan menolak jika dikatakan ada pembagian persen dengan lembaga, tuturnya.
Umar yang juga Kepala SMKN 10 Makassar ini mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan dari lembaga ke panitia terkait pelaksanaan psikotes, apa sudah dilaksanakan semua atau belum, ujarnya.
Lantas, apa sanksi sekolah yang menolak melaksanakan psikotes, lagi-lagi Umar menjelaskan bahwa, sekolah tidak di paksa ikut dan tidak ada sanksi untuk itu.
Lazimnya, berapa lama pelaksanaan psikotes, mantan Kepala SMKN 5 Makassar ini menjelaskan, biasanya 2 hingga 3 jam, seraya mengatakan, kalau pelaksanaan psikotes di lapangan, silakan tanya lembaga dan sekolah karena dia yang tahu persis dan disana juga ada panitianya, ujarnya seolah menantang.
Di kegiatan ini juga lanjut Umar, tidak ada yang punya peran sentral, kecuali lembaga dan sekolah yang telah melakukan MoU, Kacabdis pun tidak dalam posisi sentral, silakan tanya Kacabdis sebab dia yang lebih tahu. "Saya cuma di SK kan Pak Kadis sebagai Panitia Pelaksana, untuk pembagian tugas saya tidak tahu, "tutur Umar dengan polos.
Ditanya soal anggaran gendut/gemuk hubungannya dugaan bagi-bagi fee, Umar membantah dan mengatakan, tidak ada fee dan apapun namanya, terkait kegiatan tersebut. Ini murni test bakat minat, bahkan dia membenarkan jika panitia bekerja ikhlas, tandasnya.
Bagaimana jika belakangan nanti terungkap dugaan ada aliran fee masuk ke panitia, Umar kembali mengatakan Insya Allah mulai dari awal saya di SK kan hingga semua rangkaian kegiatan ini tuntas, tidak akan pernah ada fee atau apapun namanya dan saya pastikan itu, tuturnya meyakinkan.
Menyikapi pernyataan Ketua Panitia Psikotes, salah satu Kacabdisdik menyayangkan seorang ketua panitia yang tidak tahu-menahu soal peran Kacabdisdik dalam kepanitiaan, bahkan dia mengatakan jika dirinya tidak berfungsi apa-apa dalam kepanitiaan psikotes, lantas apa maksudnya di SK kan, tanyanya.
Sementara Direktur LSM Lemkira (Lembaga Kinerja Aparatur Negara) Sulsel A.Rizal Noma kembali lantang bersuara.
A. Rizal Noma secara tegas mengatakan anggaran yang di gunakan pemerintah khususnya Disdik Sulsel harus ditelisik dalam dua agenda kegiatan yakni, PPDB dan psikotes, sangat ironis, sebab dana Bos terkesan jadi sapi perahan, padahal sesungguhnya masih banyak pos-pos kegiatan yang lebih penting untuk di biayai.
Ini memilukan, sebab hampir setiap tahun pelajaran dana Bos selalu jadi incaran bagi oknum tertentu dalam moment kegiatan beraroma negosiasi, seraya mengatakan bahwa untuk proses PPDB tahun ini saja menyerap dana Rp.4,4 juta setiap sekolah tanpa melihat apakah sekolah itu besar atau kecil, di saat yang bersamaan lagi-lagi dana Bos tersedot masuk di psikotest angkanya Rp.125.000 persiswa, ini namanya anggaran gendut, papar Direktur LSM Lemkira A.Rizal Noma yang juga insan pers ini.
*QMH.YUN*