BULUKUMBA.WARTASULSEL.ID-Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Bulukumba masih terus menuai polemik. Kali ini, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bulukumba (APMB) akan melaporkan temuan serta bukti investasi mereka ke Unit Tipidkor Polda Sulselbar.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Investigasi APMB, Yurdinawan yang di temui oleh awak media di bilangan Kota Makassar, Kamis (13/8/2021).
"Insyaallah Senin laporan kami beserta bukti dan hasil investigasi terkait BPNT di Bulukumba akan kami serahkan ke Tipidkor Polda Sulselbar", Ucap Yurdinawan.
Menurutnya, dengan beberapa kali adanya temuan bantuan yang tidak sesuai standar dalam hal ini salah satunya beras, APMB menilai bahwa kuat indikasi adanya permainan antara pihak agen dan penyuplai (suplier) beras bantuan tersebut.
"Di Kecamatan Herlang sendiri telah beberapa kali beredar beras kuning tak layak konsumsi. Penggantian beras bukan berarti menyelesaikan masalah, akan tetapi perlu ada efek jera agar agen dan suplier tidak main-main dalam penyaluran bantuan Kementerian Sosial tersebut", Tegasnya.
Lanjut Yurdinawan menjelaskan, bahwa pihaknya telah mengantongi nama agen dan suplier yang berwenang membagikan bantuan tersebut khususnya di Kecamatan Herlang yang telah beberapa kali bermain dalam penyaluran salah satunya dengan sengaja membagikan beras kuning tak layak konsumsi.
"Suplier beras di Kecamatan Herlang sendiri ditengarai merupakan istri oknum salah satu Kepala desa di Kabupaten Bulukumba. Mafia BPNT ini harus di usut sampai tuntas karna sarat akan KKN", Tambahnya.
Dirinya berharap penegak hukum serta pihak Inspektorat fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait bantuan BPNT di Bulukumba.
"Siapa pun yang terlibat harus mempertanggung jawabkannya di hadapan hukum. Kami (APMB) yakin indikasi korupsi dalam bantuan ini sangat besar. Ini yang akan kami ungkap", tutupnya.
Sebelumnya, polemik bantuan BPNT di Kabupaten Bulukumba sendiri telah lama bergulir dan bahkan telah melibatkan banyak pihak dalam penyelesaiannya. Bahkan, DPRD Bulukumba dalam hal ini Komisi terkait telah melakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh elemen yang berwenang dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.