PALOPO.WARTASULSEL.ID- Sosialisasi Rancangan Aksi Perubahan Penggunaan Aplikasi SIPADA (Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah) dan Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Umum Secara Terbuka/Online (Open Bidding) Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas) milik Pemerintah Kota Palopo.
Sosialisasi tersebut, dilaksanakan di Aula Bappeda, dibuka oleh Sekretaris Daerah(Sekda), yang mewakili Walikota Palopo. Senin, 9 Agustus 2021.
Sekretaris Daerah Kota Palopo Drs. Firmanza DP, SH.,M.Si menyampaikan bahwa aset ini, merupakan soal yang sangat penting.
" Karena, aset ini, barang milik daerah yang diperuntukkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat maupun dapat mendatangkan PAD. Sehingga nantinya, ada nilai tambah, " Ujar Sekda Palopo.
Aset ini, juga salah satu fokus dari pada semua aparat pemeriksa. Fokusnya semua itu, adalah aset kita juga.
" Adalah aset kita juga, telah menelusuri mana yang seharusnya aset milik pemerintah kemudian, tidak di fungsikan dengan baik ataupun juga karena penguasaan orang lain, " Imbuhnya.
Aset yang kemungkinan besar yang sudah tidak diperlukan lagi ataupun dalam keadaan rusak, tapi, masih memiliki keadaan ekonomi.
" Dalam keadaan rusak, tapi, masih memiliki keadaan ekonomi, ini juga perlu kita uangkan. Jika, memang bisa dilelang. Sehingga, dapat menambah pendapatan asli daerah, " Ungkapnya.
Kemudian, yang berkaitan dengan lelang ini, ada kurang lebih 14 roda empat dan 24 kendaraan roda dua.
" Kurang lebih 14 roda empat, dan 24 kendaraan roda dua. Yang kemudian, bisa dilakukan pemindahan tangan dalam bentuk penjualan melalui lelang, " Jelasnya.
Dan KPKNL selaku aparat yang diberikan tugas oleh negara yang diserahi tugas oleh negara untuk melakukan pelelangan telah ada.
" KPKNL telah ada dan juga kepada yang telah mengusulkan barang milik daerah yang ada di unit kerjanya masing-masing juga sudah ada sehingga, nantinya, dapat saling berdiskusi terkait hal tersebut, " Cetusnya.
Sekda juga berharap aplikasi SIPADA
ini, dapat kita sukseskan, dipedomani.
" SIPADA ini, dapat kita sukseskan, dipedomani. Sehingga, nantinya, aset daerah kita dapat terbaca dengan jelas, " Harapnya.
Karena BPK, salah satu memberikan opini banyak yang terhambat.
" Karena, masalah tidak bisanya kita mengelola aset dengan baik. Sehingga, berharap dengan adanya SIPADA, dapat membuat pengelolaan aset kita lebih baik ke depan, " Jelas Firmanza.
Sementara itu, Kepala BPKAD Irfan Dahri, menyampaikan, terkait dengan SIPADA ini, dalam beberapa tahun mungkin pengawasan terhadap barang milik daerah berupa kendaraan dinas ini menjadi salah satu hal penting.
" Menjadi salah satu hal penting oleh inspektorat. Diharapkan dalam aplikasi ini, dapat membantu dalam pengelolaan aset. Sehingga, pengelolaan aset kita ke depan, dapat lebih baik lagi, " Pungkas Kepala BPKAD Irfan Dahri.
*QMH. Yoga*