GOWA.WARTASULSEL.ID-Pelaksanaan proyek Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tahun 2020 dinilai terbengkalai dan menjadi sorotan masyarakat Desa Paranglompoa Gowa.
Proyek yang dimaksud adalah paket revitalisasi lapangan Tanniasa Paranglompoa dengan anggaran 270 juta dan pembangunan talud 100 juta serta jalan tani Salembo dengan anggaran sekitar Rp.100 juta yang bersumber dari ADD tahun anggaran 2020 lalu.
Ketua BPD Desa Paranglompoa Muh. Yusuf Tonto, saat di konfirmasi di kediamannya 11 agustus 2021,di Dusun Lanta Desa Paranglompoa mengatakan bahwa, sejumlah kegiatan pembangunan melalui dana ADD kami tidak dilibatkan.
"Kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa Paranglompoa, tidak pernah di libatkan"ujarnya.
. Muh.Yusuf Tonto menambahkan, kami sudah sering mengingatkan dan meminta klarifikasi kepada pemerintah Desa, fasilitator dan pendamping tentang proyek desa yang terbengkalai, anggaran 2020 yang tidak terselesaikan.
Namun kenyataannya, tidak ada tindak lanjut dari mereka untuk memberikan klarifikasi kepada kami sebagai pengurus BPD Desa Paranglompoa, tambah Yusuf
. Sementara Kades Paranglompoa Gowa Abd.Hamid dikonfirmasi media ini terkait sejumlah kegiatan pembangunan yang belum rampung tidak berada di kantor.
Terkait hal tersebut Ketua DPD LSM Anti Korupsi Indonesia Sulawesi Selatan Syarifuddin Sultan angkat bicara yang juga warga Desa Paranglompoa mengungkapkan bahwa, Pemerintah dibentuk oleh rakyat, untuk rakyat dan membangun kesejahteraan rakyat. Jika pemerintah menjalankan aturan pemerintahan setengah hati akan terkesan adanya dugaan kepentingan dengan pendamping dan fasilitator, menyalahgunakan anggaran, maka rakyat akan melakukan kritik yang mendasar kepada pemerintah," ungkap Syarif
. Syarif menambahkan, apa yang terjadi di Desa Paranglompoa,kuat dugaan melanggar UU RI No. 14 Tahun 2008,tentang transparansi informasi publik, pemerintah Desa Paranglompoa.
*QMH.WS*