Oleh : A.Muhammad Yunus
WARTASULSEL.ID-Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana desa (DD) yang di gelontorkan pemerintah hingga puluhan triliunan rupiah yang di peruntukkan ke puluhan ribu desa seluruh Indonesia dengan sasaran untuk pembangunan infrastruktur khususnya di pedesaan yang akan dinikmati masyarakat secara merata, ternyata tidak berjalan efektif dalam pengelolaan keuangan desa.
Sayangnya, dalam perjalanan pemanfaatan ADD tidak berjalan mulus, tidak semulus dengan tujuan utama penggunaan ADD.
Tidak bisa dipungkiri, penggunaan ADD banyak yang sukses dilakukan kades, tetapi tidak sedikit juga membuat kades ada yang terpeleset di jalan licin ADD.
ADD ibarat "pisau bermata dua", di satu sisi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan fisik untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan desa, jalan tani, pembangunan toilet masyarakat serta pembangunan sarana air bersih serta proyek fisik lainnya.
Namun di sisi lain sangat di sayangkan sebab, dana tersebut juga menjadi rawan penyelewengan oknum aparat desa dan yang paling banyak di "rampok" oknum kades hingga akhirnya sejumlah yang jadi penghuni hotel prodeo alias penjara.
ADD memang menjadi sasaran empuk bagi oknum kades yang punya etikat buruk, sebab dana tersebut nilainya fantastis hingga miliaran rupiah dan mereka lupa bahwa dana tersebut mestinya di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan oknum atau kelompok tertentu, namun faktanya banyak oknum kades tersandung masuk dalam pusaran korupsi, akibatnya mereka baru sadar setelah aparat penegak hukum menciduknya dan baru timbul rasa penyesalan.
Padahal sesungguhnya, dari anggaran tersebut oknum aparat desa sudah mendapat untung dari kegiatan fisik, tetapi oknum kades tidak punya rasa syukur dan ingin segera kaya raya, buntutnya malah jadi gunjingan dan buah bibir masyarakat dan di cap koruptor, yang lebih fatal, yang bersangkutan harus menghirup udara sel hingga bertahun-tahun bahkan bisa terancam hukuman berat.
ADD tetap menjadi skala prioritas untuk dimanfaatkan kepada masyarakat desa dan diharapkan jangan lagi menjadi ajang korupsi sebab selain merugikan negara juga menyengsarakan rakyat terutama oknum kades dan kroninya sebab mereka harus hidup di balik terali besi yang tentu sudah pasti berdampak kepada keluarganya yang lain.
Karena itulah prilaku korupsi segera dibasmi siapapun jangan coba-coba lagi korupsi.
Prilaku korupsi biasanya muncul karena desakan ekonomi, desakan 'syahwat' serta ingin populer dimata masyarakat bahkan ingin menjadi kaya raya, tapi apa lacur semua itu hanya semu dalam sekejap harta yang di tilep akhirnya terungkap dan menjadi urusan aparat penegak hukum.
Para kades khususnya yang menjabat agar tetap dalam prinsip membangun daerahnya dengan niat memberikan pelayanan yang terbaik serta mengelola keuangan desa yang transparan dan terbuka sehingga tercipta ketenangan dalam bekerja dan tetap menjadi teladan di tengah masyarakat dan satu lagi yang perlu di ingat bahwa, penyesalan selalu datang terlambat.(*)
Penulis : Pemimpin Redaksi