Perdebatan Soal PPDB Disdik Sulsel Belum Usai
hj
hj
hj
hj
hj
kapolres'
kapolres'
kapolres'
kapolres'
kapolres'
kapolres'

Perdebatan Soal PPDB Disdik Sulsel Belum Usai

Kamis, 21 Juli 2022,


MAKASSAR.WARTASULSEL.ID-
Perdebatan seputar penerimaan peserta didik baru (PPDB) Disdik Sulsel tahun 2022 khususnya di kota Makassar hingga saat ini masih menjadi topik hangat kendati proses belajar mengajar di tingkat SMA, SMK telah berjalan.

Dari pantauan media ini sepekan terakhir sejumlah orang tua masih terlihat bahkan dari siang hingga malam hari menunggu, namun tidak mendapat pelayanan dari Ketua Panitia PPDB Sulsel Harpansa, karena tidak pernah terlihat berada diruang kerjanya.
Padahal orang tua tersebut ingin ada kepastian apakah masih ada harapan anaknya diterima di sekolah negeri atau tidak.

"Saya hanya ingin kepastian jika masih ada peluang, tapi kalau memang sudah tidak ada itu tidak jadi soal karena itu kami butuh kepastian, tegasnya.

Sementara Ketua panitia PPDB Disdik Sulsel Harpansa yang dikonfirmasi soal PPDB tidak ada tanggapan, bahkan Hp terlihat tidak pernah aktif.

Informasi lain menyebut jika Harpansa yang juga Sekdis Pendidikan Sulsel sangat sibuk menghadiri agenda penting bahkan terkesan menghindar dan jarang terlihat di Disdik Sulsel membuat orang tua bolak-balik ke Disdik namun hasilnya kekecewaan.

Terkait PPDB, Ketua Komisi E DPRD Sulsel yang membidangi pendidikan Rahman Pina, kepada wartawan via WhatsApp-nya menegaskan bahwa, soal calon siswa itu bukanlah titipan melainkan kewajiban DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan anak bisa sekolah.

Pemprov Sulsel punya Perda Wajib Belajar 9 tahun dan itu tanggung jawab Pemerintah provinsi dan DPRD Sulsel agar semua anak  usia sekolah, dapat menikmati pendidikan, ujarnya.

Saya minta agar Dinas pendidikan tidak membiarkan semua anak usia sekolah tidak sekolah.
”Jadi bukan titipan, tegasnya.

Pihaknya, akan segera memanggil Disdik untuk secara terbuka dalam hal PPDB, tandasnya.

Tugas kita bersama bro, jangan karena sistem kemudian anak anak jadi korban. Kalau anak orang kaya atau pejabat, mereka bisa ke sekolah swasta yang bagus, tapi bagaimana kalau mereka yang berpenghasilan pas pasan satu satunya harapannya di sekolah negeri, imbuhnya.(*)
loading...

TerPopuler