BONE-WARTASULSELID- Pertemuan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin dengan para pelaku usaha pengangkutan Kapal laut, terungkap akan di buka jalur Tol laut yang akan meramaikan jalur perdagangan di Teluk Bone, hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, A. Erwin Terwo Pabokori, disalah satu Warkop di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Selasa 23 Januari 2024, seusai pertemuan.
"Rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ( SULSEL ) untuk mengembangkan Pelabuhan Pattiro Bajo menjadi pusat pendistribusian logistik, yang mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha kapal," tutur A. Erwin Terwo Pabokori sambil memberikan informasi secara rinci terkait proyek pengembangan Pelabuhan Pattiro Bajo.
Menurut A. Erwin Terwo Pabokori, tim telah melakukan survei awal terhadap Pelabuhan Pattiro Bajo untuk menentukan kelayakan pengembangan. Survei tersebut melibatkan aspek tingkat kedalaman laut dan ketersediaan lahan di darat. Hasilnya menunjukkan bahwa pelabuhan tersebut memenuhi syarat baik dari segi kedalaman laut maupun luas lahan yang hampir mencapai 2 hektar.
"Sisi daratnya di sini, luas lahan hampir 2 hektar, kelengkapan penumpukkan bahan logistik sudah ada, kantor sudah ada. Sisa yang tidak ada di sana yang akan dikembangkan," ucap A. Erwin Terwo Pabokori, Pamong yang lama tugas dan mengabdi di Kabupaten Bone, pernah Camat, dan asli orang Bone.
Proyek pengembangan Pelabuhan Pattiro Bajo direncanakan akan dimulai tahun ini, dengan desain engineering dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dijadwalkan pada pekan depan. Pelabuhan ini akan dijadikan sebagai induk pelabuhan, dan rencananya akan dikembangkan secara bertahap hingga pembebasan lahan seluas 5 hektar.
"Kita berharap proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah, camat, kepala desa, masyarakat, serta Unit Pengelola Pelabuhan (UPP)," ungkapnya.
A. Erwin Terwo Pabokori juga menjelaskan upaya untuk memaksimalkan rute kapal tol laut, dengan pengusulan rute antar-pelabuhan yang melibatkan Makassar, Bulukumba, Bone, Wajo, dan Palopo. Pelabuhan Pattiro Bajo diharapkan dapat menjadi tempat pengumpulan logistik untuk mengoptimalkan kapal yang kembali ke pelabuhan setelah melakukan pengiriman.
"Ini dilakukan dalam rangka mengurangi laju inflasi dan memanfaatkan Teluk Bone sebagai jalur tol laut, memudahkan transformasi di Indonesia Timur," jelasnya.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar39 miliar rupiah untuk pengembangan proyek ini, dengan tambahan dukungan dari Dana Insentif Daerah ( DID ) sebesar Rp2,7 miliar. A. Erwin Terwo Pabokori berharap proyek ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi di daerah tersebut.
"Kami memohon dukungan dari masyarakat dan pemerintah karena jalanan di sana perlu diperlebar. Jika proyek ini terwujud, perekonomian akan berkembang, dan transaksi dengan orang luar dapat dilakukan dengan lebih efisien di sini," pungkasnya.
Terkait dengan akses jalan dan ketersediaan sinyal, A. Erwin Terwo Pabokori menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pj. Bupati Bone, dan sedang melakukan survei terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih. Semua persoalan ini diharapkan dapat terselesaikan demi kelancaran pengembangan Pelabuhan Pattiro Bajo menjadi pusat logistik berdaya saing.
Di tempat yang sama, Marine Inspektor Syahbandar Pattiro Bajo, Haryono Leo Putra, MH., MMar, menyatakan bahwa, "Pelabuhan Pattiro Bajo memiliki potensi besar yang dapat meningkatkan ekonomi di Kabupaten Sinjai, Soppeng, dan Wajo. Ia mengungkapkan perlunya pengembangan pelabuhan untuk mengoptimalkan penggunaan kontainer dari Pelabuhan Surabaya ke Pelabuhan Pattiro Bajo," ujar Haryono Leo.
"Pelabuhan Pattiro Bajo memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun kita perlu melakukan pengembangan agar dapat menerima langsung kontainer-kontainer yang datang dari Pelabuhan Surabaya. Dengan demikian, kita dapat mengurai distribusi barang ke Kabupaten yang terdepan seperti Sinjai, Soppeng, dan Wajo," ungkapnya.
Pengembangan pelabuhan ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam percepatan distribusi barang ke wilayah-wilayah terdepan. Jika rencana ini berhasil diwujudkan, akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten tersebut.
Haryono Leo Putra juga mengungkapkan perlunya penambahan dermaga sebagai langkah strategis untuk mendukung operasional pelabuhan. Menanggapi hal ini, ia menekankan peran Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dalam memperkuat pengawasan kapal yang masuk ke Pelabuhan Pattiro Bajo.
"Penambahan dermaga tidak hanya akan meningkatkan kapasitas pelabuhan tetapi juga memerlukan peningkatan pengawasan. UPP memiliki tugas penting untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus kapal di pelabuhan," tambah Haryono Leo Putra.
Pemerintah Daerah dan pihak terkait diharapkan untuk bersinergi dalam merencanakan dan mendukung pengembangan Pelabuhan Pattiro Bajo. Dengan adanya kolaborasi, diharapkan potensi ekonomi didaerah sepanjang pesisir Teluk Bone dapat benar-benar dimaksimalkan melalui pemanfaatan pelabuhan laut yang lebih efisien dan murah biayanya. **QMH*AHAS**