PALOPO. WARTA SULSEL. ID - Gelombang aksi massa kembali datangi Kantor DPRD Kota Palopo, mereka menuntut agar honor RT/RW dan Ketua LPMK dibayarkan. Senin, 15 Desember 2025.
Aksi unjuk rasa itu berlangsung sekira pukul 10. 00 Wita, yang bersamaan dengan agenda rapat paripurna dalam rangka penetapan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Palopo anggaran tahun 2026.
Selain seruan untuk pembayaran honor terhadap RT/RW, dan LPMK terus terdengar, para unjuk rasa, meminta agar Wali Kota Palopo, hadir dihadapan mereka, untuk meminta kejelasan terkait honor mereka. Namun Wali Kota Palopo, tak kunjung hadir, sehingga para aksi membakar ban dan terjadi aksi saling dorong dengan pihak Satpol PP sebagai bentuk kekecewaan.
Salah satu peserta aksi, Ferdy, mengatakan, kehadiran kami di sini sangat jelas untuk memperjuangkan hak-hak para RT/RW yang hingga kini tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kota Palopo.
"Penantian panjang para RT/RW ini sudah cukup bagi mereka untuk menunggu kejelasan pembayaran honor mereka," ujarnya.
Diungkapkannya, pemerintahan kali ini merupakan yang pemerintahan busuk, carut marut, di mana eksekutif dan legislatif tidak harmonis.
"Kami sudah dua kali RDP dengan DPRD Kota Palopo, kami sudah menghadap dengan sekda, asisten, tapi hingga kini, kejelasan pembayaran upah RT/RW tidak kunjung terealisasi. Melalui Komisi I sudah dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Palopo, dan Sulsel, ini bisa dibayarkan melalui SK walikota, harus dibayar. Apa alasannya hak para RT/RW tidak dibayarkan," ungkapnya penuh kekesalan.
Semua sudah dilakukan dan secara De facto mereka bekerja untuk masyarakat. Kehadiran kami di sini adalah hak kami.
"10 bulan tahun 2024 sampai penghujung Desember tahun 2025 honor para RT/RW juga belum dibayarkan. Dan 6 bulan honor para RT/RW belum juga terealisasi," pungkas Ferdy, sembari menegaskan bahwa aksi kami akan terus berlanjut hingga tuntas. Kemudian dilanjutkan para orator lain untuk menyerukan seruan yang sama.
Sekira pukul 13.26 Wita, Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, didampingi Wakil Ketua I, Harisal Latief, dan Wakil Ketua II, Alfril Jamil, menemui para aksi unjuk rasa.
Di depan aksi unjuk rasa, Darwis, mengatakan, bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Wali Kota Palopo, terkait pembayaran honor para RT/RW, itu sudah kami ajukan.
"Kami akan terus memperjuangkan hak-hak para RT/RW dan Ketua LPMK," ujarnya.
Menurut Darwis, bahwa kami 3 unsur pimpinan di DPRD sudah menyampaikan ke wali kota, dan menurutnya, bahwa ini temuan BPK.
"Sementara dari temuan BPK itu, di mana tiga lembaga tersebut, semua hasilnya merekomendasikan untuk dibayarkan cukup dengan SK Wali Kota," pungkasnya.
Untuk diketahui, saat aksi unjuk rasa berlangsung di depan halaman Kantor DPRD Kota Palopo, dijaga ketat oleh aparat baik dari unsur Polri, TNI hingga Satpol PP. Di akhir aksi mereka, Wali Kota Palopo, tak kunjung datang untuk menemui para aksi.
*QMH. Yoga*
