PALOPO. WARTA SULSEL. ID- Bagi Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, saat ini, wilayah Luwu Raya yang terdiri dari Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, tidak menjadi prioritas, baik untuk alokasi dana pembangunan, maupun terhadap aspirasi dan proses pemekaran wilayah Luwu Raya.
Andi Sudirman yang sekarang ini tengah menjalankan periode keduanya sebagai gubernur, kebijakannya semakin minim mengarahkan program pembangunan ke Luwu Raya. Padahal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulsel berkisar 40% berasal dari Luwu Raya.
Kebijakan dan program membuka kawasan terisolir di Luwu Raya, yakni wilayah Bastem, wilayah Limbong dan beberapa kawasan terisolir lainnya, yang sudah diletakkan pondasinya oleh Gubernur Prof. Nurdin Abdullah. Tapi kini semuanya terbengkalai, sebab tidak lagi dilanjutkan oleh kebijakan gubernur sesudahnya, yaitu, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Padahal, potensi sumber daya alam yang ada pada sejumlah kawasan terisolir itu sangat melimpah untuk dikelola secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan warganya.
Jadi, setelah saya mencermati kinerja dan itikad Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, saya sangat yakin jika Luwu Raya bukanlah prioritas bagi Andi Sudirman.
"Baginya, Luwu Raya itu hanya ingin dijadikan lahan atau lumbung untuk meraup PAD, tapi tidak prioritas untuk diberdayakan masyarakatnya dan dimajukan wilayahnya melalui program pembangunan,"
Oleh karena itu, perlu ada kesadaran kolektif warga Luwu Raya untuk memperkuat posisi tawar (bargaining position) terhadap elite politik, baik di tingkat pemprov, maupun di level pemerintah pusat, untuk mendesak, segera memproses pemekaran wilayah Luwu Raya menjadi provinsi.
"Cita-cita Provinsi Luwu Raya ini harus direbut melalui perjuangan keras secara totalitas, tidak bersifat setengah-setengah. Hilangkan perasaan untuk banyak berharap dari kemurahan hati atau kebijakan dari para elite politik-pemerintahan di Pemprov Sulsel, maupun di tingkat pemerintahan pusat,"
Cita-cita Provinsi Tana Luwu itu sudah dicanangkan sejak lebih 50 tahun silam. Tidak main-main, pada waktu itu, awal tahun 60-an, status Tana Luwu sebagai Daerah Istimewah yang berberbentuk provinsi, langsung ditawarkan oleh presiden Soekarno kepada Datu Luwu, Andi Djemma.
"Alasannya. Kedatuan Luwu sangat berjasa, mempertahankan eksistensi kemerdekaan NKRI, melalui perjuangan perang bersenjata melawan Belanda yang dibantu pasukan Sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Tapi sayang janji dan tawaran Bung Karno itu belum sempat diwujudkan, sebab masa-masa itu terjadi gejolak politik yg mengguncang stabilitas keamanan nasional. Hingga pada akhirnya, presiden Soekarno dilengserkan dari panggung politik pemerintahan pada tahun 1967,"
Memang terdapat sejumlah hambatan yang harus kita atasi dalam perjuangan mewujudkan cita-cita provinsi Luwu Raya ini. Antara lain hambatan itu adalah, sikap dan kebijakan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, yang sangat diskriminatif terhadap keberadaan Luwu Raya, masih berlakunya aturan moratorium, yakni kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan sementara usulan pemekaran wilayah.
"Meskipun kebijakan moratorium ini tidak berlaku untuk wilayah Papua ? serta belum terbentuknya wadah panitia perjuangan yg representatif dan efektif untuk mempercepat proses dan tahapan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Tapi dengan adanya motivasi yang kuat dari segenap komponen masyarakat Tana Luwu, maka semua hambatan itu akan mampu kita atasi bersama,"
Motivasi atau dorongan yang kuat mewujudkan cita-cita Provinsi Luwu Raya, berasal dari sejarah Kedatuan Luwu yang ikut berperang mempertahankan Kemerdekaan RI yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.
"Sebagai penghargaan atas jasa itu, Presiden Soekarno akan meberikan penghargaan dalam bentuk Provinsi/Daerah Istimewa Tana Luwu, tapi tawaran tersebut belum sempat terealisasi akibat guncangan politik dan gangguan stabilitas keamanan yang melanda RI masa itu,"
Motivasi kuat lainnya adalah, potensi sumber daya alam wilayah Luwu Raya yang sangat layak untuk menjadi sebuah provinsi. Serta, kebijakan dan perlakuan diskriminatif Pemprov dan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, selama ini yang dirasakan tidak menguntungkan dan mendorong kemajuan Luwu Raya.
"Semua itu menjadi motivasi kuat bagi segenap komponen masyarakat Luwu Raya untuk bangkit berjuang keras secara totalitas. Karena cita-cita Provinsi Luwu Raya itu bukanlah keinginan dan skenario politik para elite pemerintahan, melainkan sebuah cita-cita luhur dari pada penduhulu kita serta aspirasi dari generasi ke generasi Wija to Luwu, yang wajib kita rebut melalui perjuangan keras secara totalitas,"
Palopo, 2 Januari 2026
PC 19 19 FKPPI KOTA PALOPO
ANDI CINCING MAKKASAU
Ketua
