MAKASSAR-WARTASULSEL.Id. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, S.STP, MSi, memaparkan pembangunan manajemen talenta Pemerintah Kabupaten Bone dalam kegiatan Expose Pembangunan Manajemen Talenta yang berlangsung di Toraja Room, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa sampai Rabu, 25–26 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM, Wakil Kepala BKN, Suharmen, S.Kom, MSi serta tim penilai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang hadir terdiri dari Plt. Sekretaris Utama BKN/Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, Dr. Rahman Hadi, MSi, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Dr. Herman, MSi, Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN, Dr. Samsul Hidayat, SS, M.PSDM, beserta tim; Direktur Jabatan Fungsional Manajemen Aparatur Sipil Negara, Sri Gantini, S.Sos, M.AP, beserta tim; serta Kepala Kantor Regional IV BKN yang diwakili Ketua Pokja Pembinaan Manajemen ASN, Hj. Asa, S.Sos, MSi.
Wakil Kepala BKN, Suharmen, S.Kom, MSi, dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Wakil Bupati Bone sebagai bentuk komitmen kepala daerah terhadap implementasi manajemen talenta. Ia menyampaikan bahwa BKN dalam kegiatan expose tersebut ingin melihat tiga pilar utama pembangunan manajemen talenta, yakni tata kelola, sistem informasi, serta data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan.
Pada pilar tata kelola, Suharmen menjelaskan pentingnya kesiapan regulasi dan kelembagaan. Pemerintah daerah harus memiliki aturan yang jelas mengenai pelaksanaan manajemen talenta, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam menyajikan data dan informasi kepada pimpinan daerah. Dalam konteks tersebut, keberadaan Komite Talenta dinilai penting untuk memastikan data yang digunakan memiliki akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pilar kedua adalah sistem informasi. Suharmen menyampaikan bahwa BKN telah membangun Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA BKN) yang diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah. Penggunaan sistem yang sama dinilai dapat menghemat anggaran sekaligus mencegah setiap instansi membangun sistem secara sendiri-sendiri dengan biaya yang besar.
Menurut Suharmen, standardisasi sistem juga penting karena memungkinkan adanya keseragaman dalam pemetaan jabatan dan talenta antardaerah. Dengan standar yang sama, ketika terjadi kekosongan jabatan di suatu daerah dan tidak tersedia sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan, talenta dari daerah lain dapat dipertimbangkan. Hal tersebut sejalan dengan semangat mobilitas talenta secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Suharmen juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi untuk mendukung target pembangunan nasional. Penempatan ASN pada posisi yang tepat harus mempertimbangkan potensi, kompetensi, dan kinerja sehingga pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, perubahan tata kelola pemerintahan secara signifikan diperlukan agar birokrasi mampu menjadi mesin penggerak pembangunan.
Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM menyampaikan apresiasi kepada BKN yang telah memberikan ruang dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Bone dalam pembangunan manajemen talenta. Ia menegaskan bahwa Pemkab Bone memiliki komitmen mewujudkan visi daerah, yakni “Mewujudkan Kabupaten Bone yang Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan,” dengan salah satu fokus utama mendorong transformasi tata kelola pemerintahan.
Andi Akmal mengatakan, pencapaian visi dan misi daerah membutuhkan dukungan ASN yang profesional serta mampu ditempatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Prinsip the right person in the right place menjadi bagian penting dalam memastikan setiap aparatur mampu menjalankan tugas sesuai kemampuan, kinerja, dan tanggung jawabnya. Manajemen talenta dipandang sebagai strategi untuk mengidentifikasi, menilai, mengemba