Jelang HUT KORPRI ke 50 Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bone Gelar Webinar Dialog Kebangsaan
hj
hj
hj
kapolres'
kapolres'
kapolres'
kapolres'
kapolres'

Jelang HUT KORPRI ke 50 Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bone Gelar Webinar Dialog Kebangsaan

Rabu, 24 November 2021,


BONE.WARTASULSEL.ID-Dewan pengurus KORPRI Kabupaten Bone mengelar Webinar Dialog Kebamgsaan dalam rangka menyambut HUT KORPRI ke 50, di ruang Rapat Pimpinan SEKDA Bone, kanttor Bupati, Senin 22 November 2021 secara virtual. 

Turut Hadir Ketua Umum  Dewan Pengurus  KORPRI Nasioanal,  Dr, Zudan Arif P, SH, MH  Via virtual, Kepala Dinas Perputakaan dan Kearsipan Provinsi SULSEL yang mewakili Plt. Gubernur SULSEL, Muhammad Hasan, SH, MH,  Wakil Bupati Bone, Drs. H. Ambo Dalle, MM mewakili Bupati Bone, SEKDA Bone, Drs. H. Andi Islamuddin, MH selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bone beserta para Pengurus Dewan KORPRI Kabupaten Bone.

Acara di mulai dengan laporan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bone, Drs. H. Andi Islamuddin, MH, menyampaikan program kerja selama priode kepengurusannya termasuk Agenda kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT KORPRI ke 50 tahun ini.

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof Dr. Zudan Arif P, SH, MH menyampaikan pemaparan materinya dengan mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun KORPRI ke 50, sudah setengah abad berdirinya KORPRI dengan adanya Surat Keputusan Presiden Suharto, tanggal  29 November 1971.

"Setelah melihat perkembangan KORPRI selama 50 tahun terakhir ini, kita kembali mengingat perkembangan KORPRI dari waktu waktu, pada masa Orde Lama, KORPRI belum terbentuk tapi posisi ASN sudah mewarnai di pemerintahan, pada masa Orde Baru posisi ASN menguat tapi menjadi satu bangunan dengan dunia politik, KORPRI menjadi dinamika politik pada saat itu, sangat erat dengan jalur ABRI, Birokrasi dan Golkar. 

Sehinggan pada masa ORBA banyak ASN kita yang menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dan banyak yang menjadi Bupati, wakil Bupati, walikota itu pakta politik kalau mau dikatakan dinamika bagi ASN tampa kehilangan statusnya sebagai PNS, tapi ada masa masa sulit ketika ditarik tarik dalam dunia politik, harus memenagkan partai politik tertentu", Jelas Prof. Zudan Arif.

Lanjutnya, "KORPRI Nasional di masa Reformasi menghilamgkn iuran Anggota ditingkat Nasional, seribu rupiah tidak lagi ditarik diberikan kepada KORPRI masing masing Provinsi dan Kabupaten Kota masih boleh memungut iuran. Dimasa reformasi ini KORPRI meneguhkan diri sebagai KORPRI yang profesional, netral tidak terikat dengan partai politik tertentu. Hal inindiperkuat denagn UU ASN", katanya.

"KORPRI yang sekarang taglinenya adalah KORPRI Profesional, netral dan mewujudkan pasal 126 Undang Undang ASN memjadi KORPRI yang mendorong kesejahtrraan ASN. Ini tidak mudah karena dalam lima tahun terjadi dinamaika politik yang sangat ketat, pasca  PILKADA  2020, banyak pengaduan yang masuk ke KORPRI Nasional banyak sekali, eselon I dinonjobkan, Kepala Dinas  banyak yang dinon jobkan, maka kita mendorong ASN yang pertama profesionalisme itu sebagai kunci otonomi birokrasi, Ini tidak mudah, waktu di DPR terkait revisi UU ASN, KORPRI mengusulkan Digitalisasi  Birokrasi dan Otonomi Birokrasi, kita menghendaki pimpinan tertinggi di ASN itu  adalah SEKDA, pejabat pembina kepegawainnya adalah SEKDA, SEKJEN, SESTAMA. Kita mengingikan Birokrasi tidak ada intervensi politik", paparnya.

"Esensi pemerintahan yang baik, tata kelolah pemerintahan ada di Panca Prasetia KORPRI,  meletakkan jiwa dan roh ASN, tidak ada sedikitpun ASN yang berada dan  bersifat radikal, ekstrim kanan maupun eksrim kiri. DNAnya ASN tegak lurus kepada negara, pancasila dan UUD 45. Tudak ada tempatnya bagi ASN yang melawan negara, menjelek jelekkan negara, mengkritik negara di media sosial, mengkritik Pemerintah di MEDSOS, kalau mau mengkritik sampaikan kepada pimpinan, unit kerja, kepada Bupati, walikota", urainya.

"Menjaga Marwah jabatan dan negara, jangan sedikit sedikit menbocorkan hal hal yang belum di selesaikan permasahan pada saat rapat di muat di pacebook, Instagram, tweeter", pesan Prof Zulvan.

Lanjutnya, "KORPRI menjaga kepetingan masyarakat dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Banyak sekali dalam inplementasi kita mendahulukan kepentingan, kepentingan kita sendiri, kepentingan PEMDA dibanding kepentingan negara dan Masyarakat. Contohnya ketika kita dinas luar, pelayanan terhadap publik itu terhenti, ketuka kita sedang rapat, pelayanan terhadap Masyarakat itu terhenti karena sistem kwrja kita masih manual, andai sistem kerja kita sudah digital, sambil rapat kita juga bisa tandatangan. Sambil  rapat kita bisa buka Laptop kita untuk mengecek semua dokumen agar pelayanan tidak berhenti.kita harus bertransppformasi dari kerja manual menuju tata kelolah yang digital govermen.
 
Orientasi kita harus kita arahkan kemasyarakat, bagaimana PEMDA, KORPRI, ASN dalam kesehariaannya mampu membuat masyarakat kita senang, bahagia melalui program kerja kita yang ada di KORPRI dan SKPD.
 
Kabupaten Bone bisa menjadi percontohan digital good govermen, bisa melihat contoh contoh daerah yang sudah melaksankanannya.

Kesetiakawanan KORPRI, persatuan dan kesatuan bangsa. Kita melihat KORPRI sebagai keluaraga. Kalau ada Anggota KORPRI yang sakit, mari kita tengok dan bantu hingga sembuh, kalau ada yang mendapatkan masalah kita bantu,  kalau ada yang bermasalah hukum kita rangkul,  KORPRI itu diadakan untuk merekatkan dari sejak CPNS sampai pensiun, KORPRI adalah perekat NKRI", tutup Prof Zudan.

Dialog Kebagsaan ditutup Ketua DP KORPRI Kabupaten Bone, Drs. H. A. Islamuddin, MH setelah ketiga Narasumber memaparkan materinya dan menjawab tiga orang penanggap yang berasal dari Rumah Sakit Umum, KABAN KESBANGPOL dan KADIS Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.

 **QMH *AHAS**
loading...

TerPopuler