PALOPO.WARTASULSEL.ID- Penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual.
Sehubungan dengan itu Walikota Palopo, Drs. H.M. Judas Amir, M.H bersama OPD mengikuti penyerahan tersebut di ruang Kerja Walikota, Kantor Walikota Palopo. Selasa, 05 April 2022.
Hadir pada penyerahan itu Para Asisten Sekda Kota Palopo, Kepala Inspektorat H. Asir Mangopo, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Keuangan, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kabag Organisasi, dan jajaran terkait lainnya.
Secara virtual, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto, mengatakan, bahwa ini merupakan penghujung dari rangkaian kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi.
" Setelah sebelumnya dilakukan serangkaian tahapan evaluasi yang cukup panjang. Setiap tahun Kementerian PAN RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan melakukan Evaluasi SAKIP dan RB, " Ujarnya.
Dia Erwan Agus Purwanto, mengungkapkan, tujuannya adalah memastikan kemajuan implementasi SAKIP dan RB.
" Memastikan kemajuan implementasi SAKIP dan RB. Serta memberikan saran perbaikan bagi seluruh Kementerian lembaga Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten, Kota pada tahun 2021, " Ungkap Erwan Agus Purwanto.
Sementara itu, mewakili Kepala Kementerian PAN RB, Sekertaris Kementerian PAN RB Rini Widiyantini, menuturkan, Transformasi menjadi elemen yang tidak bisa dilepaskan dari Reformasi Birokrasi.
" Dari Reformasi Birokrasi Presiden Joko Widodo, " Tuturnya.
Rini Widiyantini, menegaskan pentingnya transformasi untuk menemukan cara cepat dan tepat dalam menghadapi gejolak perubahan, tantangan, dan berbagai peluang.
" Melalui Inovasi- inovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, " Tegas Rini.
Selain itu, membutuhkan komitmen yang nyata dan perbaikan berkesinambungan pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan.
" Kami merasakan peningkatan komitmen pimpinan instansi pemerintah khususnya pada pemerintah daerah hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian PAN RB pada tahun 2021, " Cetusnya.
Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja, melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja.
" Untuk itu seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan, dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran, dan berorientasi hasil hal ini, sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan dari Pemerintah RI yaitu peningkatan efektifitas, dan efisiensi pemerintah dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran, " Pungkas Widiyantini yang mewakili Kepala Kementerian PAN RB.
*QMH. Yoga*
