PALOPO.WARTASULSEL.ID - Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu, Kota Palopo, Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H.,M.Kn, mengatakan, bahwa ada beberapa tahapan kampanye, terkait isu isu yang pertama rt/rw yang berstatus caleg, ini sangat rawan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Kami sudah mengambil langkah langkah ke kelurahan dan kami sudah menghimbau dan pihak kelurahan telah menindaklanjuti atau memberhentikan dan juga ada yang mengundurkan diri. Ada 4 orang," ujar Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu, Kota Palopo, Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H.,M.Kn. Selasa, 12 Desember 2023, di Sekretariat Bawaslu Kota Palopo, saat menggelar media gathering tahapan pemilu 2024.
Ia menegaskan, ketika para caleg melakukan kegiatan kampanye apakah itu Kampanye terbuka atau Kampanye terbatas, jadi diharapkan adanya penyampaian atau izin.
"Jika tidak, maka kami akan lakukan langkah yang tegas. Hari ini ada Partai Politik melaksanakan Kampanye, jadi jajaran PKD agar melakukan pemantauan apakah di dalam Kampanye itu ada ASN atau tidak, jika ditemukan agar dilaporkan," tegasnya.
Selain itu, Asbudi Dwi Saputra, mengungkapkan, bahwa kami sudah siap dengan regulasinya dan tidak boleh berafiliasi dengan partai.
"Sejauh ini, belum ada ditemukan dan belum ada laporan dari 9 kecamatan dan belum ada temuan. Boleh melakukan pengawasan, tetapi tidak boleh memberikan informasi. Ada form form yang tidak bisa diberikan," ungkap Asbudi, saat ditanyakan oleh Koordinator Sulselbar media wartasulsel.id, saat sesi diskusi.
Dengan kegiatan media gathering tahapan pemilu 2024, semoga dapat memberikan informasi untuk memperjelas kegiatan kegiatan Bawaslu.
"Informasi ini terkait kegiatan Bawaslu dan jajarannya, khususnya Bawaslu Kota Palopo," pungkasnya.
Untuk diketahui, Bawaslu Kota Palopo, dalam menjalankan salah satu programnya, mengandeng awak media, baik media online dan cetak.
*QMH. Yoga*
