BALIKPAPAN WARTA SULSEL-ID - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kabupaten Wajo melakukan kunjungan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan pada Kamis, 21 Maret 2024.
Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan referensi terkait dengan inventarisasi dan pencacatan aset pemerintah daerah serta perencanaan dan penganggarannya, dalam upaya memperbaiki proses pengelolaan dan pencatatan aset daerah secara maksimal.
Rombongan Komisi II dipimpin oleh Ketua Komisi II Sudirman Meru didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II H. Andi Witman Hamzah, H. Suriadi Bohari selaku Sekretaris Komisi II, serta anggota komisi 2 lainnya seperti Asrijaya Latief, Mursalin, Andi Bakti Werang, Andi Muh Sarwan, Andi Risaldi, dan Sulfiah .
Hadir pula mendampingi Sekretaris BPKPD Kabupaten Wajo Andi Sahlan.
Rombongan Komisi II diterima oleh Kepala BPKAD Kota Balikpapan yang diwakili oleh Berlina Puspayanti selaku Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang didampingi oleh beberapa stafnya.
Dalam sambutannya, Berlina Puspayanti menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kunjungan Komisi II DPRD Wajo ke Kota Balikpapan. Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak dan solusi terbaik untuk kedua belah pihak dalam pengelolaan aset daerah.
Setelah penyampaian maksud dan tujuan kunjungan oleh pimpinan rombongan Komisi II, Andi Sahlan selaku perwakilan pemerintah Wajo memaparkan sistem pengelolaan aset di Kabupaten Wajo, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta urgensi kunjungan Komisi II.
Menanggapi pemaparan dari Komisi II dan BPKPD Kabupaten Wajo, Berlina Puspayanti menjelaskan bahwa pada dasarnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kab. Wajo tidak jauh berbeda dengan Kota Balikpapan. Namun, terdapat beberapa upaya penyelesaian yang berbeda yang dilakukan oleh BPKAD Kota Balikpapan.
Berlina Puspayanti menekankan bahwa pengelolaan aset atau BMD tetap berdasar pada regulasi yang ada, terutama Permendagri nomor 47 tahun 2021. Terkait dengan pengamanan Barang Milik Daerah, BPKAD Kota Balikpapan mengupayakan pemenuhan dasar legalitas yang kuat, terutama pada aset tanah dan bangunan.
Jika aset tersebut belum disertifikasi, langkah utama yang dilakukan adalah pengamanan dan penguasaan fisik barang terlebih dahulu dalam bentuk patok batas, sambil mengupayakan legalitasnya. Proses sertifikat tanah dan bangunan di Kota Balikpapan ditangani oleh OPD Pengguna Barang, sehingga penganggarannya juga melekat pada OPD tersebut. Hal ini berbeda dengan di Wajo yang ditangani oleh Dinas PUPR.
Terkait dengan aset kendaraan dinas, BPKAD Kota Balikpapan hanya melakukan fungsi pencatatan dan koordinasi. Penghapusan barang atau pelelangan tetap menggunakan tim penilai pihak ketiga seperti halnya apraisal.
Berlina Puspayanti juga menjelaskan tentang Fasum (Fasilitas Umum) yang diserahkan oleh pengembang ke pemerintah. Harus ada batasan yang jelas dalam bentuk persiapan pemecahan dalam sertifikat induk untuk mempermudah proses sertifikasi sebagai aset pemda.
Terkait dengan Pasar Investasi yang pernah dikerjasamakan oleh Pemda Wajo dengan pihak ketiga, Berlina Puspayanti menjelaskan bahwa jika sudah sampai pada batas waktu perjanjian kerjasamanya, maka barang tersebut harus sepenuhnya kembali ke Pemda untuk diadakan penilaian kembali sesuai dengan kondisi ekonomi pada saat itu. Baru kemudian dibicarakan dengan pihak ketiga selaku investor sebelumnya jika ingin memperpanjang kembali kontrak kerjasamanya.
Ketua Komisi II DPRD Wajo, Sudirman Meru mengaku, sangat mengapresiasi penjelasan dari BPKAD Kota Balikpapan dan mengucapkan banyak terima kasih. "Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi Komisi II dalam meningkatkan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Wajo,"ucapnya.
Penulis ;(Halaman JY).