LUWU UTARA. WARTA SULSEL. ID – Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Kabupaten Luwu Utara (Lutra) mengalami lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite dan Pertamax. Selasa, 27 Januari 2026.
Kenaikan harga tersebut menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat, terutama kelompok petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM dalam menopang aktivitas ekonomi sehari-hari.
Lonjakan harga tersebut tidak dapat dilepaskan dari terganggunya sistem distribusi BBM dari Depot Pertamina ke sejumlah SPBU, akibat pemblokiran jalan utama yang dilakukan oleh kelompok massa sejak 23 Januari 2026, dalam rangka aksi tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya. Pemboikotan jalur distribusi ini menyebabkan pasokan BBM menjadi langka, sehingga memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Terkait hal itu, Reski Halim, aktivis dan pemuda Luwu Raya, menilai kondisi ini sebagai bentuk kerugian struktural yang ditanggung langsung oleh masyarakat kecil.
“Situasi ini jelas sangat merugikan masyarakat luas. Petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja harian adalah kelompok yang paling terdampak. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain membeli BBM dengan harga tinggi demi mempertahankan hidup,” ujar Reski.
Ia juga mengkritisi langkah kelompok demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Pemekaran Luwu Raya, yang justru mengajukan somasi terbuka kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM), seolah-olah tidak memiliki keterkaitan dengan terhambatnya distribusi BBM.
“Ini adalah bentuk cuci tangan politik. Mereka yang memblokir distribusi, mereka pula yang menyalahkan pihak lain. Secara logika dan hukum pasar, ketika barang langka, harga pasti naik. Itu hukum ekonomi yang tidak bisa dibantah,” kesalnya.
Menurutnya, fenomena ini merupakan konsekuensi logis dari disrupsi distribusi, di mana semakin langka suatu barang, semakin tinggi permintaan, dan semakin tinggi permintaan dalam kondisi kelangkaan, harga pasti melonjak.
"Ini bukan spekulasi, ini hukum pasar yang objektif," cetusnya.
Tak hanya itu, Reski Halim juga menyoroti sikap Kepala Dinas (Kadis) DP2KUKM (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM) yang dinilai tidak proporsional dan cenderung menyasar pedagang kecil melalui rilis resmi di berbagai platform media sosial, dengan ancaman penindakan terhadap penjual BBM eceran dan pelangsir.
“Pendekatan ini keliru secara struktural. Pedagang kecil justru menjadi korban dari sistem distribusi yang lumpuh. Penindakan tanpa analisis sebab-akibat hanya menciptakan ketidakadilan sosial,” tegasnya.
Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan tersebut, jika pelangsir dan penjual eceran dianggap ilegal, mengapa baru sekarang ditindak? Fenomena ini sudah lama terjadi.
"Artinya, ada inkonsistensi kebijakan dan kegagalan pengawasan struktural,"
Lebih lanjut, Reski Halim, menilai bahwa pemerintah seharusnya mengambil posisi netral, adil, dan solutif, bukan reaktif terhadap tekanan massa.
“Pemerintah tidak boleh takut terhadap tekanan kelompok tertentu hingga kehilangan objektivitas berpikir. Harus ada sikap adil, termasuk memberikan imbauan kepada demonstran agar tidak menghambat distribusi kebutuhan vital publik, khususnya BBM. Perjuangan politik tidak boleh mengorbankan hak hidup masyarakat banyak," ungkapnya.
Di akhir pernyataannya dengan menegaskan bahwa, distribusi energi adalah kebutuhan dasar publik. Tidak boleh dijadikan alat tawar politik.
"Ketika negara gagal melindungi distribusi kebutuhan pokok, maka yang runtuh bukan hanya ekonomi, tetapi juga legitimasi moral pemerintahan," pungkas Halim.
*QMH. Yoga**
